GOPOS.ID – Lonjakan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dianggap bukan hanya masalah musiman, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pangan nasional. Kenaikan harga beras, minyak goreng, gula, dan cabai di berbagai daerah semakin membebani daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Ketua DPP Bidang Perindustrian dan Perdagangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Aulia Izqa Djafar, mengkritik pemerintah yang dinilai tidak serius dalam menangani masalah distribusi dan pengawasan pasar.
“Ini bukan sekadar fluktuasi harga biasa. Setiap tahun rakyat dihadapkan pada persoalan yang sama: harga naik, pemerintah bereaksi lambat, dan solusi yang ditawarkan bersifat sementara. Ini menunjukkan ada kegagalan sistemik dalam pengelolaan pangan,” tegas Aulia dalam pernyataannya, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, pemerintah sering menjadikan faktor cuaca, momentum hari besar keagamaan, dan gangguan distribusi sebagai alasan klasik. Namun, masalah utamanya terletak pada rapuhnya sistem distribusi, lemahnya pengawasan terhadap praktik penimbunan, serta adanya dugaan kuat permainan spekulan di tingkat distributor.
Aulia menegaskan bahwa negara seharusnya memiliki instrumen yang kuat untuk mengendalikan harga komoditas strategis. Namun, mekanisme pasar dibiarkan bekerja tanpa kontrol yang memadai.
“Negara tidak boleh tunduk pada kartel dan mafia pangan. Jika harga bisa melonjak drastis dalam waktu singkat, artinya ada yang tidak beres dalam pengawasan. Pemerintah harus berani membuka data stok nasional secara transparan dan menindak tegas pelaku penimbunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan pada impor sejumlah komoditas pangan yang dinilai memperlemah posisi tawar Indonesia. Ketika harga global bergejolak atau nilai tukar melemah, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas fondasi impor. Kita punya sumber daya, punya petani, tapi kebijakan industrialisasi pangan tidak konsisten. Akibatnya, setiap terjadi gangguan kecil, harga langsung melonjak,” kata Aulia.
DPP GMNI Bidang Perindustrian dan Perdagangan mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan nasional, mengevaluasi peran BUMN pangan agar berfungsi sebagai stabilisator harga, menindak tegas praktik kartel dan spekulasi yang merugikan rakyat, serta menyusun peta jalan kemandirian pangan berbasis produksi dalam negeri.
Aulia menegaskan bahwa kenaikan harga bahan pokok bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Ketika harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melambung, yang paling terdampak adalah buruh, petani kecil, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jika negara tidak mampu menjamin stabilitas harga pangan, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat. Pemerintah harus berhenti dengan kebijakan reaktif dan mulai membangun sistem yang kuat, transparan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
DPP GMNI memastikan akan terus mengawal kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan serta mendorong langkah konkret agar stabilitas harga bahan pokok tidak lagi menjadi persoalan tahunan yang berulang. (Putra/Gopos)
