GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat pelayanan publik dan menekan angka kemiskinan melalui APBD 2027.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan arah kebijakan tersebut setelah menghadiri Rapat Paripurna III DPRD Jember, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027.
Menurut Gus Fawait, pembahasan APBD memperlihatkan adanya kesamaan pandangan antara Pemkab Jember dan DPRD mengenai prioritas pembangunan.
“Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa hampir keseluruhannya kita mempunyai pandangan yang sama antara legislatif dan eksekutif,” kata Gus Fawait.
Kesamaan tersebut dinilai penting untuk menjaga komunikasi kedua lembaga sekaligus menciptakan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemkab Jember kini masih menunggu sejumlah kebijakan pemerintah pusat, terutama mengenai mekanisme pembiayaan tenaga PPPK dan PPPK paruh waktu.
Gus Fawait memastikan Pemkab Jember tetap berkomitmen mempertahankan tenaga PPPK dan tidak memutus kontrak PPPK maupun PPPK paruh waktu.
Jika pembiayaan PPPK paruh waktu nantinya menjadi tanggungan pemerintah pusat, ruang fiskal daerah akan bertambah.
Tambahan ruang fiskal itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan dasar Kabupaten Jember itu apa saja? Di antaranya kesehatan, kita sudah punya UHC, kemudian juga Home Care,” ujarnya.
Program kesehatan tersebut akan diperkuat melalui layanan Home Care yang menyasar masyarakat dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah.
Pemkab Jember juga menyiapkan Mobil Cinta yang dijadwalkan mulai beroperasi Kamis mendatang untuk membantu pasien kurang mampu.
Layanan tersebut akan mengantarkan pasien dari rumah sakit menuju kediamannya secara gratis sehingga masyarakat tidak terbebani biaya transportasi.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian dalam rancangan kebijakan APBD Jember 2027, khususnya untuk memperbaiki sarana sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Pemkab Jember tengah memetakan kondisi sekolah sebagai dasar pengajuan bantuan revitalisasi kepada pemerintah pusat agar intervensinya lebih tepat sasaran.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah menyiapkan program kejar paket untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Jember.
Program tersebut akan menggandeng kelompok pengajian lintas agama sehingga warga yang putus sekolah tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Ini tidak bisa kita lakukan secara biasa-biasa saja. Kita harus lakukan sebuah kebijakan yang out of the box, menggandeng semua pihak termasuk kelompok-kelompok pengajian,” jelasnya.
Integrasi pelayanan juga dilakukan melalui Home Care yang mulai dikolaborasikan dengan layanan administrasi kependudukan.
Petugas dapat memeriksa dokumen seperti KTP ketika mengunjungi warga. Jika ditemukan persoalan, petugas Dispenduk dapat langsung menindaklanjutinya.
Pendataan rumah tidak layak huni juga menggunakan standar Kementerian Perumahan agar verifikasi penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Tahun ini Pemkab Jember menargetkan sekitar 2.000 rumah mendapatkan penanganan dari jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup besar.
Data pemerintah daerah menunjukkan kebutuhan intervensi masih berkisar 7.000 hingga 12.000 rumah tidak layak huni.
“Bukan cuma rumahnya saja yang kita perbaiki, kalau usia produktif kita akan beri pelatihan,” tegas Gus Fawait.
Karena itu, penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada perbaikan hunian, tetapi juga mempertimbangkan usia dan kondisi penerima manfaat.
Pemkab Jember melakukan verifikasi dan validasi untuk mengelompokkan warga miskin berdasarkan usia produktif maupun tidak produktif.
ASN dilibatkan dalam pendataan kelompok desil 1, sedangkan mahasiswa melalui KKN kolaboratif membantu pendataan kelompok desil 2.
Warga yang sudah tidak produktif akan mendapatkan intervensi berupa bantuan sosial dan bantuan pangan sesuai kebutuhan.
Sementara warga usia produktif diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi agar memiliki peluang meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Salah satu program yang disiapkan adalah SMK Go Global, yang akan disosialisasikan bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Kalau usia produktif, kita akan dorong supaya mereka punya pendapatan, salah satunya melalui program SMK Go Global,” kata Gus Fawait.
Program tersebut menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu di SMK, Madrasah Aliyah, serta jenjang SLTA sederajat.
Mereka akan mendapatkan pelatihan dan diarahkan menuju kesempatan kerja produktif melalui jalur penempatan legal dengan pendampingan pemerintah.
“Jember tidak ingin penanganan kemiskinan hanya berhenti pada bantuan, tetapi harus membuka jalan agar masyarakat produktif bisa bekerja dan meningkatkan pendapatannya,” pungkasnya.(kur)
