GOPOS.ID, MARISA – Penyerapan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan Kabupaten Pohuwato masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Dari total tenaga kerja yang terserap, pekerja lokal baru mencapai 34 persen, sedangkan tenaga kerja dari luar daerah mendominasi hingga 66 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Perusahaan yang beroperasi di daerah itu diminta lebih terbuka dalam proses perekrutan serta memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perusahaan terkait Pelaporan Lowongan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pohuwato di Sunrise Hotel Marisa, Kamis (19/11/2026).
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Mina Bouty, mengungkapkan bahwa berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, komposisi tenaga kerja yang diharapkan terdiri dari 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja nonlokal.
Namun, capaian sektor pertambangan masih menunjukkan kesenjangan cukup besar dari ketentuan tersebut. Berbeda dengan perusahaan di luar sektor pertambangan yang secara umum telah memenuhi bahkan melampaui target penyerapan tenaga kerja lokal.
“Untuk perusahaan pertambangan, secara keseluruhan komposisi tenaga kerja lokal masih berada pada angka 34 persen, sementara tenaga kerja nonlokal mencapai 66 persen. Persentase tenaga kerja lokal ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan,” jelas Mina.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah keterbukaan informasi lowongan kerja. Perusahaan diminta menyampaikan setiap informasi kebutuhan tenaga kerja kepada pemerintah daerah melalui instansi yang membidangi ketenagakerjaan agar masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja.
Pemkab Pohuwato juga menegaskan mulai 2027 seluruh lowongan kerja wajib dilaporkan kepada Dinas Nakertrans. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 22 Perda Nomor 3 Tahun 2023, dengan sanksi administratif berjenjang bagi perusahaan yang tidak mematuhinya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1).
Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menegaskan keberadaan investasi di daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama melalui pembukaan lapangan pekerjaan.
“Jangan sampai perusahaan berkembang di daerah kita, kegiatan usaha semakin besar, tetapi masyarakat lokal justru hanya menjadi penonton dan tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk bekerja,” tutup Iwan.(Yusuf/Gopos)








