GOPOS.ID, GORONTALO – Provinsi Gorontalo mengambil langkah signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada Kementerian Dalam Negeri. Proses ini dimulai setelah R-APBD disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 17 November 2025. Selanjutnya, dokumen tersebut disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada tanggal 19 November 2026.
Penyerahan dokumen R-APBD dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah BKAD Provinsi Gorontalo, yang didampingi oleh timnya, melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri. Dokumen ini akan melalui proses verifikasi dan evaluasi oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (KEUDA) Kementerian Dalam Negeri.
Penyampaian dokumen R-APBD ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini mengharuskan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi. Proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan berlangsung maksimal 15 (lima belas) hari kerja, dengan hasil evaluasi yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Dengan penyampaian dokumen R-APBD Tahun Anggaran 2027, Provinsi Gorontalo kini tercatat sebagai provinsi kelima yang telah menyerahkan dokumen tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, provinsi-provinsi lain yang telah menyampaikan R-APBD mereka antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses penganggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat. (Putra/Gopos)Â








