GOPOS.ID, GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, memperjuangkan tiga proyek strategis ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).
Tiga proyek strategis yang disampaikan Rusli Habibie, yakni kelanjutan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road. Kemudian kelanjutan pembangunan jalan nasional Gorontalo-Manado di Jalur Selatan. Selanjutnya, pengembangan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito.
Tiga proyek strategis itu diusulkan Rusli Habibie di hadapan Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.
“Terkait dengan GORR ini bahwa Pak Presiden memberikan janji tentang pembebasan lahan. Itu yang akan kita bahas dengan tim teknis di Bappenas. Mudah-mudahan bisa dipenuhi,” ungkap Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki usai rapat.
Baca juga: Idris Rahim Minta Pengurus Al-Khairaat Gorontalo Senantiasa Aktif
Masalah pengembangan TPA Talumelito, lanjut menurut Budi, mendesak untuk dilakukan. TPA Talumelito menampung sampah dari tiga daerah yakni Kota Gorontalo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Setiap tahun rata-rata sampah yang ditimbun dan diolah kembali sebesar 30.000 kubik.
“Dari empat selter yang ada, tiga di antaranya sudah ditutup untuk timbunan sampah. Selter 4 dengan luas 2,1 hektar dan kedalaman 9 meter tinggal menyisakan sedikit ruang kosong,” urai Budi Sidiki.
“Selain usulan proyek utama tahun 2021, Pak Gubernur juga memperjuangkan proyek strategis nasional di Gorontalo yaitu revitalisasi Danau Limboto, revitalisasi bandara Djalaluddin untuk embarkasi haji, SPAM regional dan Islamic Center,” imbuhnya.
Di sisi lain, Rusli Habibie menjadi “bintang” dalam forum yang dihadiri para gubernur, serta pejabat dan staf Bappenas. Itu setelah Rusli Habibie memaparkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) rumah sakit dr. Hj Hasri Ainun Habibie. Langkah Pemprov Gorontalo untuk menerapkan skema KPBU itu dipandang bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang minim APBD namun tetap melakukan pembangunan.
“Skema KPBU menjadi alternatif terbaik pembangunan infrastruktur dasar di tengah sulitnya kondisi keuangan di pusat dan daerah,” kata Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa.(adv-02/gopos)
