GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menaruh perhatian serius terhadap kesadaran warga mematuhi protokol kesehatan (prokes). Utamanya penggunaan masker. Bahkan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk meningkatkan kesadaran memakai masker di tingkat desa.
Rusli Habibie mengatakan, hasil survei yang menempatkan Gorontalo pada peringkat pertama tak patuh masker harus menjadi perhatian serius. Sebab berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan jajaran terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran warga menggunakan masker.
“Kita rutin ke lapangan, mengingatkan masyarakat sekaligus membagikan masker. Oleh karena itu saya jujur kaget dengan hasil penilaian satuan tugas covid-19, Gorontalo tertinggi tidak menggunakan masker, angkanya 75 persen,” tutur Rusli Habibie, saat memimpin rapat virtual bersama pimpinan OPD Pemprov Gorontalo, Kamis (5/8/2021).
“Walaupun masyarakat di desa menjadi kewenangan bupati dan wali kota, aparatur Pemprov Gorontalo harus ikut ambil bagian. Masalah penanganan covid-19 khususnya membangun kesadaran penggunaan masker butuh perhatian dan dukungan semua pihak,” imbuh Gubernur Gorontalo dua periode itu menekankan.
Baca juga: Tak Perlu Tunggu Jadwal, Vaksinasi Bisa di Puskesmas Terdekat
Selain aktif mengedukasi dan membagikan masker kepada warga di desa, Rusli Habibie, juga menekankan agar aparatur aktif mengisi aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Pelaporan pengisian aplikasi BLC dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Saya berdiskusi dengan Pak Kapolda, beliau kita tidak pernah mengisi aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Ini mungkin mengakibatkan kita paling tinggi (tak menggunakan masker),” urai Rusli Habibie.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman, menjelaskan hasil survei penggunaan masker di Gorontalo yang rendah turut dipengaruhi pelaporan aplikasi Bersama Lawan Covid-19. Pelaporan aplikasi tersebut oleh Provinsi Gorontalo rendah. Aplikasi tersebut juga harusnya memuat laporan tentang pelaksaan PPKM di daerah serta posko yang didirikan di kabupaten/kota apakah operasional atau tidak.
“Dari 600 posko PPKM yang ditargetkan, Provinsi Gorontalo ada 100-an. Dari angka itu 24 persen saja yang berjalan. Ini barangkali yang perlu didorong pak untuk aktif dan terutama melaporkan aktivitas posko di aplikasi BLC,” beber Yana.
Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, menjelaskan selama ini pelaksanaan PPKM yang rutin dilaporkan hanya Pemprov Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
“Kami berharap bantuan Pak Sekda untuk mengotimalkan Dinas PMD Dukcapil mengontrol pembuatan posko, aktivitas, dan pelaporannya. Mudah-mudahan laporan Jumat ini bisa meningkat. Memang aktivitas posko ini tidak terlaporkan maksimal,” kata Rusli Nusi.(hasan/gopos)
