GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Nasib Guru Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bone Bolango sementara diperjuangkan oleh Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat terkait pelaksanaan anggaran gaji PPPK dan rasionalisme jumlah honorer daerah tahun anggaran 2022 di ruang rapat ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Kamis (13/1/2022).
Baca Juga: Harapan Ketua Dekab Bone Bolango di HUT Ke-53 Hamim Pou
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa mengungkapkan kebijakan ini merupakan kebijakan nasional dan kita sudah menganggarkannya pada Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) untuk mengantisipasi juga memang ada anggaran yang kita sudah alokasikan.
“Sambil menunggu mereka diposisikan sebagai PPPK,” ungkapnya diwawancarai gopos.id, usai kegiatan.
Lanjutnya, sekarang pihaknya masih menunggu sekitar 507 dari total 610 formasi yang mengikuti seleksi menjadi PPPK di Kabupaten Bone Bolango.
“Tahap satu, dua sudah selesai tinggal menunggu ketiga yang sementara berproses di bidang kepegawaian,” tegasnya.
Iwan menjelaskan, pembahasan tersebut dilakukan terkait kesiapan anggaran penggajian mereka yang memang sebelumnya sudah disiapkan, namun dipenghujung tahun ketika anggaran tersebut sudah disahkan beberapa hari kemudian keluar surat dari kementerian keuangan.
“didalamnya mengatakan bahwa formasi DAU (Dana Alokasi Umum) kita harus sudah memperhitungkan format untuk PPPK,” tegasnya.
“Ini yang membuat kita harus melakukan penyesuaian kembali yakni dengan melakukan pembahasan bersama DPRD,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Sektretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kabupaten Bone Bolango, Rahmat Hidayat Jalingo mengatakan gaji yang akan dibayarkan perbulannya nanti kepada para PPPK kurang lebih RP 3,5 Juta.
“Kita masih menunggu hasil kelulusan, dan hal ini kita lakukan untuk masa depan para PPPK khususnya guru,” ucapnya.
Baca Juga: Alat Uji Statis Kendaraan Bermotor Diharap Mampu Tingkatkan PAD
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Halid Tangahu mengatakan pihaknya akan melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut dan akan melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPRD lainnya dalam memikirkan masa depan para guru PPPK.
“Tentunya ini menjadi masukan kepada kami para anggota dewan olehnya kami melakukan pembahasan tersebut, kedepannnya kami akan memikirkan bagaimana solusi terbaik tentunya,” pungkas Halid. (Putra/Gopos)
