GOPOS.ID, GORONTALO – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo kembali menyita ribuan kosmetik. Penyitaan itu dilakukan BPOM Gorontalo pada pelaksanaan razia penertiban kosmetik ilegal dan berbahaya di pasar tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (22/8/2019).
Adapun jenis kosmetik yang disita meliputi krim pemutih wajah, lipstick (pemulas bibir) serta sabun kecantikan racikan. Kosmetik-kosmetik tersebut disita lantaran tak memiliki izin edar. Selain itu ada pula kosmetik yang didapati izin produksinya telah dicabut.
Kepala BPOM Provinsi Gorontalo, Yudi Noviandi, mengatakan temuan itu berdasarkan hasil identifikasi BPOM jauh hari sebelumnya. Penertiban tersebut akan menyasar di semua pasar di Gorontalo, untuk mencegah dampak negative bagi masyarakat. Khususnya menghindari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
“Dampak penyalagunaan kosmetik ini akan memberikan dampak terjadinya ruam atau iritasi pada kulit seperti terbakar. Jadi ini sangat berbahaya bagi masyarakat menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar maupun mengandung bahan berbahaya,” jelasnya.
Menurut Yudi Noviandi, jenis kosmetik yang berhasil disita dalam penertiban kali ini merupakan bahan-bahan yang sering digunakan masyarakat. Seperti krim pemutih racikan yang izin produksinya telah dicabut. Pencabutan izin produksi itu dikarenakan di dalam kosmetik terdapat atau mengandung bahan berbahaya.
Baca juga: Sempat Mengerang Kesakitan, Dodi Diduga Overdosis
Oleh karena itu, Yudi Noviandi mengimbau, masyarakat agar tidak salah menggunakan kosmetik. Hendaknya memilih produk yang sudah terdaftar di BPOM dengan nomor notifikasi di produknya.
“Dari penertiban ini ada beberapa jenis produk yang kita sita dari empat lapak. Ada pula beberapa produk yang terdaftar sehingga bisa diperjualbelikan,” ujar Yudi.
Sementara itu, aturan yang dikenakan pada pedagang kosmetik lebih ke arah administrasi serta dilakukan pemusnahan terhadap hasil sitaan yang tidak memiliki izin.
“Untuk keputusannya kita belum bisa menentukan, namun berdasarkan UU kesehatan tanpa izin edar, sanksi pidananya 15 tahun dan denda Rp1,5 miliar,” tutup Yudi. (Isno/gopos)
