GOPOS.ID, GORONTALO – Mesin blender berwarna putih meraung pendek di dalam aula kantor Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Gorontalo. Putarannya menghancurkan 10 gram paket sabu yang dicampur air, menjadi larutan keruh yang tak lagi berharga. Di halaman kantor BNNP Gorontalo, api mulai berkobar dalam wadah besi. Sebanyak 4,8 kilogram ganja menyala menjadi abu.
Di balik pemusnahan siang itu, Rabu (19/11), ada kenyataan lain yang tak kalah keras. Komitmen lembaga yang berdiri di garis depan dalam perang terhadap narkoba ini sedang diuji. Bukan hanya oleh aksi pengedar dan penyalahguna narkoba yang kian licin, tetapi juga oleh kebijakan efisiensi anggaran. BNNP Gorontalo sedang berperang di tengah amunisi yang terus menipis.
Meski begitu, Kepala BNNP Gorontalo, Sri Bardiyanti, menegaskan lembaganya tak boleh surut langkah. Apalagi di Gorontalo, BNNP telah memetakan ada 12 daerah rawan narkoba yang menjadi wilayah prioritas.
“Dari sisi pencegahan, penjagaan, kami tidak boleh mati. Tidak boleh tidak semangat,” ujarnya. “Apa pun anggarannya, kami tetap jalan.”
Bagi Sri, efisiensi anggaran bukan alasan untuk melemah. Aparatur BNN, katanya, sudah digaji negara dan harus tetap bekerja maksimal. Karena itu, BNNP Gorontalo memperbanyak pola edukasi. Di antaranya memanfaatkan apel besar di SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi untuk penyuluhan 10–15 menit tentang bahaya narkoba.
Strategi lain yang ditempuh perempuan pertama yang menjabat kepala BNNP ini adalah memperkuat kemitraan. Sri mengaku intens berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRD. “Kami sudah sampaikan situasi Gorontalo tahun ini dan tahun depan, sekaligus memberi saran. Mudah-mudahan dipahami dan diperhatikan,” katanya.
Ketua DPRD, menurut dia, juga memberi dukungan, termasuk dukungan berbagai lapisan masyarakat yang terlihat pada berbagai kegiatan kolaborasi yang diunggah di kanal resmi BNNP.
Sinergi juga diperluas hingga ke OPD, akademisi, dan media. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kepemudaan, misalnya, BNNP diminta memberi masukan. Sri menekankan pentingnya memasukkan strategi pencegahan narkoba ke dalam aturan tersebut. “Semua organisasi kemudaan harus dapat edukasi soal bahaya narkoba dan mitigasinya. Tidak hanya cegah-cegah-cegah. Tapi bagaimana bertindak cepat kalau ancaman muncul,” tutur jendral polisi bintang satu ini.
Sri menyebut tiga pilar BNNP—pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan—tak boleh berjalan setengah hati. “Mitigasinya harus tepat. Kerja kami tidak bisa sendiri,” ujarnya. Di tengah tantangan anggaran dan peredaran gelap yang terus berubah rute, BNNP hanya bisa memilih satu sikap: tetap melawan di setiap jengkal wilayah Gorontalo.
Sri mengatakan, sebagian besar kasus yang ditangani timnya berawal dari pengedar. Namun BNNP membedakan mereka yang terindikasi sebagai pelaku dengan para pengguna yang sebenarnya adalah korban penyalahgunaan. “Kalau dia pengedar, ya kita proses. Kalau pengguna, tetap kita bantu rehabilitasi,” kata Sri. Proses rehabilitasi pun tak serta-merta dilakukan; ada asesmen terpadu yang menentukan tindak lanjut.
Pemusnahan barang bukti siang itu bukan akhir dari sebuah proses, melainkan panggilan bagi semua pemangku kepentingan. Perang terhadap narkoba hanya bisa dimenangkan bila tangan-tangan kita saing bertaut.(hasan/gopos)
