GOPOS.ID, GORONTALO – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, AW Thalib meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera mencarikan solusi terkait nasib guru tidak tetap atau GTT yang terancam menjalani pemutusan hubungan kerja. GTT yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja adalah mereka yang tidak masuk dalam database honorarium Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Permintaan disampaikan Legislator PPP ini pada Rapat Paripurna Deprov Gorontalo tentang Ranperda APBD 2024, Senin (11/9/2023). AW Thalib mengatakan, solusi terkait nasib GTT sudah harus disiapkan untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja.
“Kalau boleh direkrut seperti outsourcing. Nah ini sudah harus disiapkan. Jangan nanti Januari baru disiapkan outsourcingnya karena itu adalah masa transisi kebijakan. Paling tidak proses outsourcingnya sudah harus disiapkan perekrutan pada Desember,” kata AW Thalib.
AW Thalib berharap, para GTT ini masih bisa dipertahankan dan terakomodir melalui APBD hingga tahun 2024.
“Memang ada niatan baik dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tergambar dari APBD 2024 bahwa itu masih disiapkan honorarium untuk mereka (GTT). Tapi ini kebijakan secara nasional yang harus dicarikan solusi agar mereka tetap bekerja dan menerima honor sesuai dengan yang mereka terima sekarang,” ujar AW Thalib.
Pemutusan hubungan kerja dengan PTT dan GTT ini menurun AW Thalib bisa berdampak pada kegaduhan dan menambah jumlah pengangguran.
“Sehingga opsi lain yang bisa kita tempuh adalah kita minta penundaan kebijakan secara nasional. Karena itu hanya akan membuat kegaduhan nanti di tahun pemilu. Karena tahun 2024 itu kita berharap kondusif dalam rangka menciptakan pemilu yang sukses yang baik aman dan lancar,” kata AW Thalib. (muhajir/gopos)
