GOPOS.ID, MAKASSAR – Persoalan antrean BBM dan ketersediaan LPG 3 kilogram (Kg) menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (9/9).
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Unit Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi itu, Pertamina memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk merespons meningkatnya kebutuhan BBM dan persoalan penyaluran LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan.
Pertamina mencatat kebutuhan BBM meningkat sekitar 10–15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026. Kenaikan tersebut disebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas logistik, semakin lebarnya disparitas harga, serta adanya indikasi peningkatan aktivitas pelangsiran.
Kenaikan harga pada 1 September 2026 juga disebut turut memperlebar disparitas harga dan berdampak pada meningkatnya antrean Solar di sejumlah SPBU.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pertamina menambah alokasi BBM sekitar 10–15 persen dari rata-rata harian pada SPBU yang membutuhkan.
Pertamina juga memperkuat penyaluran LPG 3 Kg hingga 130 persen dari kondisi normal. Di sejumlah SPBU dengan antrean padat, Pertamina menerapkan sistem marshalling untuk mengarahkan kendaraan ke SPBU lain yang antreannya lebih landai.
Selain itu, sebanyak 16 SPBU di Kota Makassar disiapkan untuk beroperasi selama 24 jam. Pada sisi pengawasan, Pertamina menyebut telah memblokir 6.023 nomor polisi yang terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2 persen mengajukan pelaporan untuk membuka kembali akses transaksi.
Pertamina juga secara rutin menyampaikan laporan realisasi penyaluran serta kuota BBM dan LPG kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Persoalan LPG 3 Kg turut menjadi perhatian dalam RDP. Pertamina menyampaikan adanya penggunaan LPG bersubsidi untuk kebutuhan di luar sasaran, termasuk untuk pengairan pertanian.
Karena itu, pengawasan bersama dinilai diperlukan agar BBM dan LPG bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. A. Rachmatika Dewi, mengapresiasi langkah Pertamina dalam menindaklanjuti hasil RDP sebelumnya yang digelar pada 18 Agustus 2026.
Menurut Rachmatika, dari empat butir hasil RDP sebelumnya, tiga di antaranya telah dijalankan Pertamina.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pertamina. Dari empat hasil RDP tanggal 18 Agustus, tiga sudah dijalankan. Kami juga berharap seluruh stakeholder bersama-sama melakukan pengawasan agar penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi,” ujar Rachmatika.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan penyesuaian distribusi dan pelayanan terus dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan.
Pertamina juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan.
“Stok BBM dan LPG kami pastikan aman dan mencukupi. Berbagai langkah penguatan terus kami jalankan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kami mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” ujar Lilik.
Lilik menambahkan, masyarakat yang menemukan kendala pelayanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi dapat melaporkannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.(*/hasan/gopos)
