GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo membuka peluang kerja sama dengan investor jagung asal Malaysia, Tan Lan Holdings. Realisasi kerja sama dimatangkan dalam pertemuan Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, dengan General Manajer Tan Lan, Tan Mee Yeow, Rabu (19/10/2022) di Kantor Gubernur Gorontalo.
Pertemuan turut dihadiri Dato Suhaimi Ibrahim dari Koperasi Belia Nasional Berhad, Malaysia yang bergerak di berbagai bidang termasuk pertanian. Tan Lan tertarik dengan Jagung Gorontalo untuk diekspor menjadi pakan ternak. Pemprov ingin memfasilitasi pihak investor dengan penyedia jagung lokal.
Hamka Hendra Noer mengemukakan, Pemprov Gorontalo berupaya menarik investasi sebesar besarnya ke daerah. Selain karena kondisi fiskal Gorontalo yang kecil, potensi pertanian khususnya jagung belum banyak tersentuh oleh perusahaan berskala besar.
“Ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jadi harus diberikan kesempatan pihak ketiga (investor) untuk bisa bekerjasama di daerah dan jangan membuat rantai birokrasi yang terlalu ribet. Makanya tadi kami rapat komprehensif dengan instansi terkait sehingga kita mau kerjasamanya,” ucap Hamka.
Staf Ahli Menpora Bidang Pengembangan Budaya Sportivitas ini memastikan mengawal kebijakan dan kemudahan bagi para investor. Harapannya bisa terjalin kerja sama antara Provinsi Gorontalo dengan para investor untuk membantu petani.
“Besok kita akan bawa pihak Malaysia ini untuk meninjau pabrik atau kilang, sekaligus mereka akan melihat berapa potensi jagung yang tersedia. Kami berharap akan terjadi kerjasama, sehingga kita bisa membantu petani. Ketersediaan jagung kita sudah over stock sementara sebentar lagi memasuki musim panen,” tutur Hamka.
Hamka berharap dalam waktu dekat akan segera terwujud nota kerjasama untuk memastikan pengiriman jagung dan ketersediaan stok. Pihak Tan Lan diklaim membutuhkan 50 ribu hingga 70 ribu ton sekali kirim dan berkelanjutan selama setahun.
“Mereka kan minta jadi harus ada jaminan surat itu. Jadi peran pemerintah di sini adalah kami memediasi dan kalau ada kebijakan birokrasi yang lambat kita akan komunikasikan,” pungkasnya.(adm-02/gopos)
