GOPOS.ID, GORONTALO – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian minyak goreng curah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan aplikasi PeduliLindungi. Selain merepotkan, kebijakan tersebut dinilai membatasi hak warga untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok.
Sebagaimana diketahui selama ini masyarakat dalam membeli minyak goreng curah tanpa diberi embel-embel. Namun pasca melonjaknya harga minyak goreng sejak Maret 2022, pembelian minyak goreng mulai diembel-embeli berbagai ketentuan. Mulai dari pembatasan pembelian maksimal oleh setiap rumah tangga/warga hingga syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga sertifikat vaksin. Kebijakan terbaru pembelian minyak goreng curah wajib menggunakan NIK dan aplikasi PeduliLindungi
“Dulu setiap masuk ke area publik wajib pakai aplikasi PeduliLindungi. Nah sekarang beli minyak goreng harus pakai aplikasi PeduliLindungi. Besok-besok, beli beras, cabai hingga ikan dan telur pun harus pakai aplikasi PeduliLindungi juga?,” protes Aminah, ibu rumah tangga di Kota Gorontalo.
Menurutnya, kebijakan penggunaan NIK dan aplikasi PeduliLidungi dalam pembelian minyak goreng curah akan merepotkan masyarakat. Apalagi ada sebagian masyarakat yang tak bisa mengakses aplikasi tersebut dengan berbagai keterbatasan.
“Kami berharap Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah terhadap masalah yang ada,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Sutina, ibu rumah tangga lainnya. Menurutnya, kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi justru akan membuat masyarakat makin sulit mengakses pembelian minyak goreng dengan harga terjangkau.
“Subsidi minyak goreng yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat di tingkat bawah, pastinya hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu, yang nota bene tidak masuk dalam kelompok sasaran subsidi,” imbuhnya.
Melansir laman suara.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengubah sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). Selain pakai Nomor Induk Kependudukan atau NIK, penjualan minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Perubahan sistem ini dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.
“Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (27/6/2022) dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK, untuk bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET),” ujar Luhut dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).
Dia menjelaskan, pembelian MGCR di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kg untuk satu NIK per harinya dan dijamin bisa diperoleh dengan harga eceran tertinggi. Yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.
MGCR dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih.
Luhut menyebut, penggunaan PeduliLindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat.
“Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu,” kata dia.(hasan/gopos)
