GOPOS.ID, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melek digital.
Hal dikemukanan Rusli saat membuka Forum Komunikasi Kepegawaian Provinsi Gorontalo yang turut dihadiri Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana bertempat di GPCC, Kota Gorontalo, Rabu (12/8/2021).
Dikatakan Rusli, era digital saat ini mengharuskan ASN beradaptasi dan menguasainya. Aparatur yang tidak melek teknologi akan terlindas oleh zaman yang menuntut kemudahan layanan dan meminimalisir pertemuan tatap muka.
“Kita sudah mulai dengan adanya pandemi covid-19 yaitu dengan bekerja dari rumah. Tujuannya nanti ke digitalisasi, pekerjaannya lebih mudah, lebih cepat dan tidak banyak orang,” kata Rusli.
Rusli juga mengingatkan bahwa ada rencana pemerintah pusat untuk penyederhanaan birokrasi dengan memaksimalkan layanan digital. Oleh karena itu, ASN diminta untuk belajar dan meningkatkan kompetensinya.
Bagi ASN yang sudah memasuki usia pensiun, pihaknya mengajak untuk mempersiapkan diri menjadi petani. Menurutnya, masih banyak cara untuk tetap produktif di usia tua. Seperti yang ia cita citakan saat berhenti menjadi gubernur pada 12 Mei 2022 nanti.
“Jadi saya mengajak teman teman yang sudah mau pensiun untuk bertani. Kemarin saya melihat lahan untuk pengembangan buah buahan termasuk durian di Gorontalo Utara. Sudah siap siap, termasuk saya,” imbuhnya.
Sementara itu Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjadi pembicara utama dengan tema Manajemen ASN di Era Digital. Menurutnya, paradigma pelayanan birokrasi harus sudah bergeser pada sistem digitalisasi.
Visi birokrasi berkualitas dunia tidak akan terwujud jika reformasi birokrasi ASN berjalan lambat. Salah satu buktinya masih banyak ASN di bidang administrasi dengan kompetensi sangat rendah.
Dari 4.121.476 ASN di Indonesia, 1.559.695 ASN atau 38 persen tenaga administrasi. 6 persen teknis dan 11 persen struktural. Sisanya sebagai guru 35 persen, dosen 2 persen dan medis 8 persen.
“Teknis, administrasi dan struktural ada 55 persen. Jadi kalau dilihat beban untuk menjadikan birokrasi berkualitas dunia ada di mana? Masalahnya yang administrasi ini kompetensinya sangat rendah. Kita tidak bisa berharap banyak kita melakukan reformasi dan perubahan,” jelas Bima.
Selain menjadi pembicara utama, Bima menyerahkan BKN Award 2021 bagi Pemprov Gorontalo, Pemkot Gorontalo dan Pemkab Gorontalo yang meraih hasil terbaik dalam penilaian manajemen kepegawaian.
Pemprov Gorontalo meraih peringkat I pada dua kategori pemerintah tipe C dan peringkat III untuk dua kategori. Terbaik I untuk kategori komitmen dan pengawasan kepegawaian serta kategori penilaian kompetensi. Terbaik III untuk kategori implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT serta kategori implementasi penilaian kinerja. (rls/adm-01/gopos)
