GOPOS.ID, GORONTALO – Program kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo yang dibiayai dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mengalami perubahan. Pemkot Gorontalo batal membangun kota baru.
Penyesuaian kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum dana PEN Kota Gorontalo, antara Wali Kota Gorontalo, Marten Taha dengan pimpinan PT. SMI selaku pengelola dana PEN di Jakarta, Rabu (1/12/2021)
Baca juga: Kurangi Luasan Kawasan Kumuh, Marten Minta Kalobarasi Semua Pihak
“Tadi saya dengan direktur PT. SMI melakukan penandatanganan adendum perjanjian pinjaman dana PEN. Adendumnya yaitu tentang program pembangunan kota baru,” ujar Marten
Lebih lanjut Marten mengatakan dibatalkannya pembangunan kota baru ini karenakan estimasi waktu penyerapan anggaran dana PEN yang akan membiayai proyek tersebut cukup sempit. Dimana, PT. SMI hanya memberikan waktu sampai tahun 2022.
“Saya hanya diberi sampai tahun depan. Sedangkan pembangunan kota baru ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, paling tidak tiga tahun. Yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan kota baru ini. Lahannya ada sekitar 30 Hektare, tapi proses pembebasan lahan memakan waktu yang banyak, sehingga kita tidak bisa menyerap anggarannya sesuai syarat PT. SMI,” ungkap Marten.
Juga Marten mengatakan peruntukkan relokasi masyarakat yang bermukim yang tidak sesuai, diantaranya masyarakat yang tinggal dibantaran sungai yang selalu terdampak banjir.
Lantas program apa yang akan menggantikan pembangunan kawasan kota baru tersebut? Marten menjawab, kegiatan pembangunan kota baru akan digantikan dengan dua program, yaitu pembangunan infrastruktur dan untuk sektor kesehatan.
Baca juga: Pemkot Gorontalo Optimis di Akhir Tahun Capaian Vaksinasi Memenuhi Target
“Infrastrukturnya itu, peningkatan jalan dan rehabilitasi drainase. Sedangkan untuk kesehatan akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengadaan alkes di RS Aloei,” jelas Marten.
“Alhamdulillah, usulan yang selama kurang lebih enam bulan kita urus itu, mereka setujui semua,” tambahnya
Selain itu juga pelaksanaan pembangunan infratsruktur dan kesehatan ini akan menggunakan biaya yang dialokasikan untuk pembangunan kota baru, yakni kurang lebih Rp 66 Miliar.
“Rp 36 M untuk infrastruktur, drainase kira-kira Rp 4 sampai 5 Miliar, dan untuk RSAS sekitar Rp 24 M,” pungkasnya (Ari/Gopos)
