GOPOS.ID, KWANDANG – Jaminan Kesehatan Semesta atau yang disingkat Jamkesta, salah satu program yang ada di Dinas Kesehatan, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Jamkesta sendiri adalah bagian dari program untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Berkaitan dengan itu, maka dinas kesehatan mulai mensosialisasikan Jamkesta di setiap desa yang ada di Gorontalo Utara. Seperti yang dilaksanakan di kantor Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa kemarin, (25/05/2021).
Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Rizal Yusuf Kune dalam dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Jamkesta sangat penting masyarakat. Apalagi bagi mereka yang masih aktif menggunakan Jamkesta maupun yang sudah nonaktif.
“Ketika ada masyarakat yang sudah tidak menggunakan Jamkesta (nonaktif), maka bisa meminta rekomendasi dari pihak terkait dinas sosial. Maka melalui rekomendasi itu, dari dinas kesehatan akan menanggulangi dengan dana perawatan,” jelas Rizal.
Berkaitan dengan dana perawatan, kata Rizal, dana tersebut ada di setiap daerah dan di pemerintah provinsi. Bahkan untuk guna mendukung pelayanan maksimal ke masyarakat, pihak dinas sendiri mulai perluas kerjasama dengan rumah sakit yang ada.
“Sekarang ini kita lebih memperluas lagi. Ada empat rumah sakit yang menjadi kerja sama dengan kita. Setidaknya dengan langkah ini menjadi salah satu solusi memenuhi pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Rizal juga menuturkan terkait dengan dana perawatan tersebut, bahwa perawatannnya hanya bersifat sekali. Kenapa demikian? Karena itu sudah diatur sesuai dengan juknis, sama halnya juga dengan yang diterapkan oleh provinsi.
“Peruntukan dana perawatan ini menjawab solusi yang ada. Jadi kita bukan membiarkan yang sudah nonaktif. Makanya saya bermohon kepada seluruh masyarakat untuk mengecek keaktifan daripada kartu Jamkesta tersebut,” harapnya.
Menurut data yang ada, Rizal mengatakan di tahun 2020 banyak peserta Jamkesta yang nonaktif. Karena disebabkan adanya regulasi, maka dari itu dia akan mengkoordinasikan apakah antara provinsi dengan Kabupaten yang akan menanggung.
Berkaitan dengan anggarannya, pihak dinas kesehatan sudah menyampaikan kepada Bupati. Kurang lebih 5,2 miliar yang harus di tambahkan lagi untuk menanggulangi masyarakat yang sudah tidak aktif.
“Ke depan Insya Allah semua berjalan dengan baik, yang penting ada koordinasi dan komunikasi semuanya pasti ada solusinya,”imbuhnya. (isno/gopos)
