GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mempercepat pengurusan lahan lokasi pembangunan Sekolah Calon Bintara (Secaba) TNI AD.
Lokasi lahan sekolah militer ini dipastikan dibangun di Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
Permintaan ini ditegaskan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat koordinasi pengadaan tanah Secaba di aula rumah jabatan gubernur, Senin (22/3/2021).
“Pada rapat lalu ditargetkan Maret ini pembangunanya. Sampai sekarang malah belum mulai, hanya rapat terus. Tadi saya cek, intinya ada di Pak Bupati Nelson,” kata Rusli Habibie.
Rusli Habibie meminta Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo segera mencabut surat di Kanwil waktu penetapan lokasi pertama yang tidak jadi ditetapkan. Ia meminta Sekda Kabupaten Gorontalo Hadidjah Tayeb untuk memberitahu Bupati untuk segera kembali membuat konsep surat.
“Kita mulai dulu dari pencabutan surat yang lokasi pertama, kemudian segera revisi RTRW. Ini dulu yang paling penting,” ujar Rusli Habibie.
Rusli Habibie menambahkan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) PT Tilata sudah merestui untuk pemanfaatan lahan tesebut dibangun Secaba. Untuk itu ia meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera menyelesaikan prosedur administrasinya.
“Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah siap, Bu Sekda. Tahun lalu kami sudah menganggarkan Rp1 miliar untuk lokasi pertama, tapi karena aturannya tidak sesuai dan pembangunannya tidak jadi di situ makan kita tarik lagi (dananya),” ucap Rusli Habibie.
Rusli Habibie menegaskan pemilik tanah sudah merelakan lahannya untuk dijadikan lokasi pembangunan Secaba.
“Insyaallah ini jadi amal jariyah, karena kita membantu anak-anak muda Gorontalo mewujudkan cita-citanya menjadi anggota TNI,” ujar Rusli Habibie.
Baca juga: Fun Offroad Ditutup Dengan Menyusuri Trek Sungai Bulango
Gubernur Gorontalo ini juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam pengurusan administrasi dan surat-menyurat, jangan sampai menyalahi aturan dan tetap melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kepengurusan lahan.
“Belajar dari pengalaman pengadaan tanah GORR. Saya tegaskan untuk mengikuti aturan dan UU. Walaupun kita ingin cepat tapi bukan berarti menabrak aturan. Yang paling penting adalah progresnya, usahakan pekan ini tuntas suratnya,” kata Rusli Habibie.
Rapat ini dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Komandan Korem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito, Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Sekda Kabupaten Gorontalo, Kanwil BPN, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, serta pemilik HGU. (rls/adm-01/gopos)
