GOPOS.ID, GORONTALO – Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge menyebut kehadiran dapur umum yang menyasar sejumlah desa merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini juga menjawab keraguan sejumlah pihak yang menilai dapur umum tidak efektif di tengah wabah virus corona (Covid-19).
“Walaupun ada yang menuding kegiatan ini menghamburkan anggaran, namun pada hakikatnya di sinilah hadir pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah peduli terhadap rakyat,”ujar Risjon, Selasa (21/4/2020).
Risjon menjelaskan sejumlah manfaat diadakannya dapur umum bekerjasama sama dengan TNI/Polri. Selain memberikan makanan kepada warga, dapur umum juga dimanfaatkan untuk sosialisasi pencegahan virus corona serta pembagian masker kepada warga.
“Terbukti di Desa Biluhu di pesisir pantai masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Mereka juga belum banyak yang tahu apa itu corona bagimana cara mencegahnya. Oleh karena itu perlu disosialisasi salah satunya dengan membagikan masker,” imbuhnya.
Pelaksanaan dapur umum Pemprov Gorontalo sudah terlaksana di lima titik. Diprioritaskan warga di pesisir danau Limboto dan pesisir pantai. Sekali turun dapur umum bisa menjangkau 400 warga yang disinggahi.
Selain pelaksanaan dapur umum, pemerintah punya beberapa bantuan sosial bagi warga terdampak. Diantaranya Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD). Bantuan itu dikucurkan bagi lebih kurang 53.000 KPM bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Teknis pendataan dan penyaluran diserahkan ke pemerintah setempat.
Bantuan yang diserahkan langsung oleh pemerintah provinsi yakni bantuan pangan bersubsidi Baksos NKRI Peduli. Bantuan kerjasama Dinas Sosial, Diskumperindag dan Baznas ini sudah menjangkau lebih kurang 8.000 warga.
Bantuan sosial dari pusat yakni program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos RI bagi 60.000 warga Gorontalo. Berikutnya, Bantuan Subsidi Pangan (BSP) bagi 78.000 warga. BLT diberikan tunai Rp600.000 per bulan sementara BSP diberikan tunai Rp200.000 per bulan.
Risjon menyarankan warga melaporkan ke dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota jika terjadi masalah dalam penyaluran ragam bantuan tersebut. Distribusi bantuan diharapkan bisa tepat sasaran, tetap waktu dan tepat jumlah.
