GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai tancap gas untuk pelaksanaan program pembangunan tahun 2020 mendatang. Jika sebelumnya proyek dan pekerjaan fisik dilakukan di awal tahun, maka sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pemprov berupaya akhir Desember sudah mulai lelang.
Jelang akhir tahun, progres tayang proyek tahun 2020 di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah mencapai 70,7 persen. Angka itu menjadikan Gorontalo sebagai empat provinsi secara nasional dengan progres lelang yang baik.
“Saya meminta bapak ibu sekalian lebih serius lagi untuk merubah cara kerja kita. Ingat sekarang sudah era digitalisasi, semua sudah ada instrumennya. Ini selalu saya ingatkan, bahkan Bapak Presiden mengingatkan jangan program dan pekerjaan fisik bertumpuk di akhir tahun,” pesan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat pimpinan, Senin (10/12/2019).
Baca juga; Passing Grade SKD CPNS 2019 Turun, Jumlah Soal Berubah
Mantan Bupati Gorontalo Utara menilai ekonomi daerah masih sangat bertumpu pada pembiayaan dan pembelanjaan pemerintah. Jika program dan pembangunan bergerak pertengahan hingga akhir tahun 2020 maka dipastikan perputaran ekonomi akan ikut terdampak.
“Geliat perekonomian di Gorontalo dari Januari sampai Maret itu rumah makan saja sepi. Terutama para tenaga kerja lepas sepi, karena belum ada kegiatan ekonomi yang berjalan. Proyek dilelang nanti Maret, April dan seterusnya,” imbuhnya.
Terkait dengan tuntutan gubernur tersebut, Kepala Biro Pengadaan Wahyudin Katili menyebut progres pengadaan Pemprov Gorontalo tahun 2020 sudah sangat baik. Tersisa 29,3% proyek barang dan jasa yang belum dilelang secara online.
“Ini butuh akurasi data dan keyakinan dari setiap OPD untuk kelengkapan dokumen sehingga sudah bisa untuk dilelang. Kami berharap akhir Desember ini semua OPD sudah rampung 100%,” terang Wahyudin.
Ia menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa memiliki kendala saat dilakukan di akhir tahun berjalan. Ada sejumlah item barang dan jasa yang tercantum di e-katalog yang menghilang dari sistem. Hal itu disebabkan adanya pembaharuan harga dan kontrak yang nantinya akan kembali ditayangkan satu dua bulan ke depan.
“Harga dan kontrak biasanya di akhir tahun begini dievaluasi oleh LKPP sehingga barangnya hilang dari e-katalog. Harga barang dan jasa itu muncul lagi antara bulan Februari dan Maret nah ini yang sedikit menyulitkan kita untuk mempercepat proses pengadaan di awal tahun,” jelasnya.
Baca juga: Perampingan Eselon Tidak Pengaruhi Jumlah Pegawai
Terkait dengan berbagai masalah tersebut, Gubernur Rusli meminta diagendakan bertemu dengan LKPP Pusat. Selain melaporkan progres pengadaan barang dan jasa, pertemuan tersebut diharapkan bisa mendapatkan solusi dan rekomendasi agar proses pengadaan bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik
