GOPOS.ID, TALUDITI — Akses penghubung masyarakat di wilayah Desa Panca Karsa Satu dan Desa Panca Karsa Dua, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, hingga kini masih menghadapi persoalan serius akibat kondisi jembatan yang rusak dan terputus.
Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas warga, terutama masyarakat transmigrasi yang menggunakan jembatan sebagai akses utama untuk keluar-masuk wilayah, mengangkut hasil pertanian, hingga menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Di Desa Panca Karsa Satu, salah satu jembatan yang menghubungkan wilayah dengan Dusun Sandalan mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir bandang. Jembatan tersebut diketahui putus sejak Desember 2024 dan hingga kini belum kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisi itu membuat masyarakat harus menggunakan jasa penyeberangan untuk membawa kendaraan maupun hasil pertanian. Warga yang hendak menyeberangkan kendaraan bermotor dikenakan biaya sekitar Rp10 ribu per unit untuk perjalanan pulang-pergi.
Sementara untuk hasil panen, masyarakat harus membayar biaya penyeberangan sekitar Rp2 ribu untuk setiap karung. Beban tersebut tentu menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat, khususnya petani yang bergantung pada akses jembatan, untuk mengangkut hasil produksi dari kebun menuju permukiman maupun pasar.
Di kawasan Transmigrasi Sandalan sendiri tercatat sekitar 165 kepala keluarga (KK) yang terdampak oleh terbatasnya akses. Kondisi jembatan yang belum tertangani juga membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih sulit. Selain menambah biaya transportasi, warga harus menyesuaikan aktivitas dengan kondisi penyeberangan yang tersedia.
Persoalan serupa juga terjadi di Desa Panca Karsa Dua. Sebuah jembatan yang menjadi akses jalan bagi para petani mengalami kerusakan setelah diterjang banjir bandang sekitar tiga tahun lalu.
Ironisnya, jembatan tersebut sebelumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Warga secara mandiri membangun akses itu karena membutuhkan jalur yang menunjang aktivitas pertanian mereka.
Namun, setelah diterjang banjir, kondisi jembatan kembali rusak dan membutuhkan penanganan lebih serius. Kerusakan itu membuat akses petani menuju lokasi perkebunan maupun membawa hasil panen menjadi terganggu.
Persoalan tersebut bukan lagi sekadar menyangkut infrastruktur, tetapi telah berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Jembatan menjadi fasilitas penting bagi petani karena menjadi jalur mengangkut hasil pertanian.
Kondisi kedua jembatan itu juga telah diketahui pemerintah daerah. Bahkan, jembatan di wilayah tersebut disebut sudah pernah dikunjungi langsung oleh Bupati Pohuwato serta Wakil Ketua DPRD Pohuwato.
Dengan kondisi jembatan yang telah rusak selama bertahun-tahun, masyarakat kini menunggu usulan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam pembangunan fisik.
Terlebih, masyarakat di wilayah transmigrasi Sandalan harus terus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyeberangan, sementara petani di Panca Karsa Dua masih bergantung pada akses jembatan yang sebelumnya mereka bangun secara swadaya.
Anggota DPRD Pohuwato dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah Diko, mengatakan kebutuhan pembangunan kedua jembatan tersebut telah diusulkan kepada pemerintah.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan kemampuan anggaran, keterbatasan kewenagan daerah sehingga belum seluruh usulan pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan.
“Untuk kedua jembatan itu sudah kami usulkan. Tetapi anggaran yang tersedia memang belum mencukupi, juga ada pembatasan kewenangan., Ada yang menjadi kewenangan daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat” ujar Abdullah, Kamis (13/08/2026)
Abdullah Diko juga berharap Pemerintah daerah terus memperjuangkan jembatan yang terputus tersebut dan dihubungkan dengan Program Nasional.
Ia menilai kondisi jembatan tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan masyarakat, peserta didik, petugas kesehatan, menjual hasil pertanian khususnya warga yang menggunakan akses setiap hari.
“Saya bersedia membersamai Pemerintah Daerah memperjuangkan dan menghubungkan dengan Program Pembangunan Jemabatan Pemerintah Pusat Presiden Prabowo Subianto yaitu Program Jembatan Garuda dan atau Program Jembatan Merah Putih Presisi,” tutup Abdullah (Yusuf/Gopos)
