GOPOS.ID, GORONTALO – Sebulan setelah menjadi tuan rumah Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan 2026, Gorontalo justru menghadapi ironi di sektor pangan.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) menunjukkan bahwa hingga 22 Juli 2026, harga dua komoditas strategis, yakni beras dan minyak goreng, tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data PIHPS, harga minyak goreng di pasar tradisional Gorontalo mencapai Rp27.000 per kilogram pada 20 Juli 2026 dan kembali naik menjadi Rp27.100 per kilogram pada 22 Juli 2026. Angka tersebut menempatkan Gorontalo sebagai provinsi dengan harga minyak goreng pasar tradisional paling mahal secara nasional.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas beras. Selama tiga hari berturut-turut, mulai 20 hingga 22 Juli 2026, harga beras di pasar modern Gorontalo bertahan di angka Rp20.250 per kilogram. Meski tidak mengalami kenaikan, harga tersebut tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia.
Perbandingan dengan sejumlah daerah lain menunjukkan kesenjangan harga yang cukup lebar. Di Jawa Tengah, misalnya, harga beras pada periode yang sama berada di kisaran Rp16.850 hingga Rp16.950 per kilogram, atau lebih rendah sekitar Rp3.300 dibandingkan Gorontalo. Sementara itu, harga minyak goreng termurah tercatat di Sulawesi Barat sebesar Rp23.250 per kilogram, terpaut hampir Rp4.000 dari harga di Gorontalo.
Ironi tersebut muncul tidak lama setelah Gorontalo menjadi pusat perhatian nasional melalui penyelenggaraan PENAS Petani dan Nelayan, sebuah agenda yang selama ini dipromosikan sebagai ajang memperkuat sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan daerah. Harapannya, momentum tersebut mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki efisiensi rantai pasok sehingga berdampak pada stabilitas harga di tingkat konsumen.
Namun realitas di lapangan menunjukkan manfaat tersebut belum tercermin pada harga kebutuhan pokok masyarakat. Setidaknya untuk dua komoditas utama, Gorontalo masih berada di posisi teratas sebagai provinsi dengan harga paling tinggi di Indonesia.
Distribusi Terganggu dan Biaya Logistik Meningkat
Pemerintah Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa tingginya harga pangan bukan disebabkan oleh meningkatnya permintaan semata, melainkan dipengaruhi berbagai persoalan distribusi dan logistik.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, mengatakan distribusi minyak goreng melalui jalur laut mengalami hambatan akibat penumpukan kontainer di Pelabuhan Gorontalo.
Menurutnya, keterbatasan operasional alat bongkar muat (crane), ditambah antrean panjang truk pengangkut yang harus mengisi BBM solar, menyebabkan proses bongkar muat berlangsung lebih lama.
“Pihak perusahaan pelayaran memilih menaikkan biaya sewa kontainer akibat dwelling time yang tinggi hingga lebih dari Rp20 juta per kontainer, sebelumnya sekitar Rp11 juta per kontainer. Ini berdampak pada kenaikan harga komoditas di tingkat distributor,” ujar Fayzal, Kamis (23/7/2026).
Hambatan distribusi tersebut menyebabkan biaya logistik meningkat secara signifikan dan akhirnya dibebankan kepada distributor hingga pedagang.
Persoalan tidak hanya terjadi di jalur laut. Distribusi melalui jalur darat juga terdampak antrean panjang kendaraan pengangkut yang mengisi BBM solar di sejumlah SPBU di Gorontalo maupun Sulawesi Tengah. Sebagian armada akhirnya menggunakan BBM nonsubsidi dengan biaya operasional yang lebih tinggi, sehingga harga jual komoditas ikut mengalami penyesuaian.
Untuk komoditas beras, kenaikan harga dipengaruhi menurunnya produksi akibat musim kemarau panjang. Di saat yang sama, pasokan dari luar daerah ikut terlambat masuk karena terganggunya distribusi.
“Penurunan pasokan distribusi, jumlah produksi barang pokok, dan adanya kebijakan kenaikan harga dari pihak distributor, khususnya komoditas minyak goreng dan beras yang masuk ke pasar rakyat menyebabkan pedagang mengambil langkah menaikkan harga jual barang pokok,” kata Fayzal.
Momentum Nasional Belum Menyentuh Harga Konsumen
Data tersebut menjadi catatan penting bahwa penyelenggaraan agenda nasional berskala besar seperti PENAS belum otomatis berdampak pada penurunan harga pangan di daerah penyelenggara.
Penguatan sektor pertanian melalui promosi, pameran, maupun peningkatan jejaring produksi memang penting. Namun tanpa pembenahan distribusi, logistik, dan rantai pasok, manfaatnya belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk harga pangan yang lebih terjangkau.
Kondisi Gorontalo menunjukkan bahwa tantangan utama tidak semata berada pada aspek produksi, melainkan juga pada efisiensi distribusi barang, konektivitas antarpulau, biaya logistik, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi pangan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar berbagai program penguatan sektor pertanian benar-benar berdampak pada stabilitas harga. Tanpa pembenahan tersebut, keberhasilan penyelenggaraan agenda nasional berpotensi hanya menjadi capaian seremonial, sementara masyarakat tetap harus menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok sehari-hari. (adm-01/gopos)
