GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Mantan Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo berinisial MML dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisata benteng Otanaha.
MML alias Matris bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Disparpora Kota Gorontalo dalam proyek yang masuk dalam tahun anggaran 2017.
“Yang mana terdapat paket pekerjaan pengembangan obyek-obyek Wisata di Benteng Otanaha yang dilaksanakan oleh CV Anutapaura Karyatama dengan nilain kontrak sebesar Rp2.216.998.000 DED dengan nilai kontrak Rp46.600.000 yang dilaksanakan CV FRESIA ARCHIPLAN KONSULTAN dan Konsultan Pengawas senilai Rp39.780.000 dilaksanakan oleh CV Das Consultant dimana anggaran tersebut bersumber dari DAK,” ujar Kasubit Tipikor Polda Gorontalo, Kompol Tumpal Alexander pada konferensi pers, Kamis (18/7/2024).
Kata Tumpal, MML selaku KPA dalam melakukan proses penandatangan kontrak melakukan hal yang tidak sesuai, yaitu CV. Anutapura Karyatama dikuasakan setelah dinyatakan pemenang oleh Tim Pokja tidak masuk dalam daftar personil CV. Anutapura Karyatama atau tidak masuk dalam akta pendirian/anggaran dasar. Semuanya itu bertentangan dengan pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJP.
“KPA/PPK tidak memberikan surat teguran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh personil inti sesuai penawaran CV. Anutapura Karyatama. (bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJP beserta perubahan perpres 4 tahun 2015 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanan kontrak Perpres 54 Tahun 2010). Dan SSUK pada angka 56.1 dan angka 56.3,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, MML selaku KPA melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur karena pembayaran sudah 100 persen pada tanggal 27 Desember 2017 tetapi faktanya pekerjaan belum selesai 100 persen dan KPA melakukan penekanan terhadap Konsultan Pengawas untuk membuat laporan progres pekerjaan 100 persen pada tanggal 13 November 2017.
“Hal ini bertentangan dengan dengan Pasal 51 (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 yaitu pembayaran didasarkan pada hasil pengukurana bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa,” tegasnya.
Selain itu, item pekerjaan vegetasi yaitu tanaman belum dilakukan penanaman tanaman pada saat dilakukan serah terima pekerjaan yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 dan item pekerjaan Lantai koral sikat yang digunakan hanya material batu kerikil biasa tidak sesuai dengan harga satuan koral sikat.
Dari hasil pemeriksaan ahli konstruksi, ditemukan ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas antara pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan hasil pemeriksaan di lapangan, terdapat selisih kurang nilai pekerjaan.
“Kerugian negara yang ditaksir berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pengawas Keuangan (BPK) berjumlah Rp812 juta,” ucapnya.
“Tersangka MML dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara,” tutupnya.(Putra/Gopos)
