Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A
(Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Pemilhan Legislatif 2024 untuk daerah pemilihan Gorontalo berlangsung sengit dan emosional. Apalagi mengingat Gorontalo hanya mengutus 3 orang. Kontestasi ini adalah tahapan dan modal awal dari langkah menuju kontestasi berikut, baik itu Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur di tahun yang akan datang, hingga Pemilu berikutnya.
Nama yang terpilih adalah petahana Rahmat Gobel dan Elnino Mohi. Nama lain adalah mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Tiga kursi ini adalah kombinasi modal sosial, “nama besar”, jaringan kepartaian, strategi matang, dukungan kepala daerah, hingga dukungan finansial yang kuat hingga efek ekor jas. Di antara nama-nama tersebut, rata-rata meraih kursi ke Senayan dengan kombinasi faktor diatas.
Dari ketiga nama tersebut, rata-rata memiliki modal sosial yang cukup kuat, memiliki basis yang kuat hingga kemudian memberanikan diri untuk maju ke Senayan hingga terpilih. Modal sosial lokal Gorontalo yang mereka miliki adalah basis keluarga dan pertemanan, nilai, kepercayaan, integritas, kapasitas, skill dan hal-hal lainnya. Soal “nama”, sebagian besar dari mereka memang telah memiliki “nama”, dan terekam dengan baik di benak masyarakat. Rata-rata memiliki konstituen yang fanatik.
Golkar adalah pengumpul suara Pemilu terbanyak di tahun 2014 dan 2019, juga Pemilu-pemilu sebelumnya baik di era Orde Baru dan Pasca Orde Baru. Tetapi pada Pemilu 2024, Golkar hanya berada di urutan kedua untuk DPR RI. dengan perolehan suara sebesar 163.074 suara. Pada Pemilu 2019, Golkar meraih 194.660 suara, ada penurunan sejumlah 31.586 suara. Angka-angka tersebut menjadi catatan sejarah, bahwa baru pertama kali Golkar menelan kekalahan sejak Golkar berdiri di Gorontalo.
Berbeda halnya dengan Partai Nasdem yang pada Pemilu 2019 meraih 169.509 suara, dan pada Pemilu 2024 naik signifkan menjadi 227.533 suara, ada kenaikan sejumlah 58.024 suara. Demikian pula dengan Gerindra yang naik signifikan dari 87.748 suara pada Pemilu 2019 menjadi 145.152 suara, artinya bertambah sejumlah 57.404 suara.
Jika kita melihat perolehan suara secara perseorangan, terlihat kenaikan perolehan suara dari Rahmat Gobel menjadi 195.322 suara dari Pemilu 2019 sebanyak 146.067 suara, Elnino juga melonjak suaranya menjadi 126.129 suara dari 67.515 suara, sedangkan Rusli Habibie hanya menduduki peringkat ketiga perolehan suara dengan total 95.379 suara.
Penurunan suara Golkar secara dratis bahkan menjadi urutan kedua disebabkan oleh penurunan suara Rusli Habibie secara personal (jika dibandingkan dengan perolehan suaranya saat dua kali Pemilihan Gubernur silam), suara Rusli sendiri bahkan tidak melampaui suara Idah Syaidah saat Pemilu 2019 yakni 98.759 suara. Pada Pemilu 2024, suara Idah (27.357 suara) dan Roem Kono (25.602 suara) yang menurun drastis.
Jika diurai lagi secara detail, faktor-faktor penyebab kekalahan Gokar antara lain ; Pertama, dimajukannya Rusli dan Idah oleh Golkar secara bersamaan rupanya bukan strategi yang tepat, artinya pengelolaan pemenangan dari dapur yang sama untuk ceruk pemilih yang sama dan beririsan, malah tidak menambah suara Golkar, bahkan membingungkan pemilih tradisional Golkar. Posisi Roem Kono juga tidak maksimal karena tidak didukung infrastruktur partai dari tingkat atas hingga desa.
Kedua, calon legislatif untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota ternyata lebih memilih memperkuat basisnya masing-masing, sebab pertarungan di basis masing-masing ternyata lebih ketat. Hal ini terlihat dari tidak liniernya perolehan suara Golkar di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo yang secara nyata adalah basis pemilih terbesar, tetapi tidak menyumbang suara yang signifikan untuk DPR RI. Ketiga, adanya penurunan signifkan perolehan suara Partai Golkar di Gorontalo Utara yang menjadi basis utama Rusli Habibie karena sempat menjadi Bupati di daerah tersebut, bahkan di DPRD Kabupaten, Golkar kehilangan kursi Wakil Ketua.
Keempat, ketokohan Rusli Habibie harus diakui menurun secara tajam pasca tidak menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, padahal baru melepas jabatan selama dua tahun. Demikian pula dengan Idah Syaidah sebagai incumbent di DPR RI yang tidak bisa memperlebar basis politiknya selama menjabat sebagai anggota DPR RI.
Kelima, dukungan infrastruktur partai juga tidak fokus dalam memenangkan Rusli atau Idah, sehingga lebih memilih memperkuat basis masing-masing. Keenam, Kepala Daerah Golkar seperti Walikota Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo dan Wakil Bupati Pohuwato pun lebih memilih berkonsentrasi memenangkan Golkar pada wilayahnya masing-masing, dibandingkan memperkuat posisi suara ke Senayan. Ketujuh, performance Rusli maju ke Gubernur maupun Idah maju ke DPR RI saat 2019 silam berbeda saat maju ke DPR RI, bahkan Rusli yang dikenal “fighter” dalam politik, sepertinya terlihat memilih “yang penting duduk di Senayan” saja dibandingkan menampilkan performa keperkasaan Golkar seperti dalam sejarah politik Gorontalo.
Berbeda halnya dengan Nasdem yang terlihat bersatu padu dalam memenangkan partainya, hal itu terlihat pada kenaikan signifikan jumlah suara untuk DPR RI. Begitu halnya dengan Nasdem yang memiliki dukungan partai dan elit yang handal disertai dengan struktur pemenangan yang rapi. Nasdem yang diprediksi akan kehilangan banyak suara saat Hamim tidak lagi menjabat, malah tetap menunjukkan performa yang signifikan dengan kehadiran Merlan Uloli sebagai Bupati Bone Bolango.
Gerinda pun tetap bisa mempertahankan satu kursi di DPR RI bahkan meningkat suaranya dibanding Pemilu sebelumnya. Hal ini karena disebabkan oleh efek ekor jas dari kemenangan Prabowo di Gorontalo
Hasil Pemilu 2024 menjadi penting untuk direfleksikan oleh Partai Golkar secara internal, sebab hasil Pemilu 2024 bisa jadi menjadi cerminan keberhasilan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah tahun ini juga. Kekalahan Golkar ini mestinya menjadi titik kebangkitan kembali bagi Golkar, bukan menjadi titik kemorosotan hingga mengalami kegagalan dalam Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota.
Oleh karena itu, berkaca dari kegagalan Golkar pada Pemilu 2024, terutama setelah mengurai beberapa faktor yang menjadi dasar penurunan perolehan suara Golkar, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Golkar dalam menghadapi Pilkada tahun ini; Pertama, konfigurasi elit Golkar di tingkat Provinsi atau di DPD I perlu dilakukan restrukturisasi, hal itu terlihat dari tidak padunya struktur kepartaian dalam menopang perolehan suara Golkar ke level pusat. Kedua, jaringan kepartaian yang selama ini terbina sejak era Orde Baru menjadi penting untuk disegarkan kembali dengan cara pembinaan yang lebih terpola dengan pendekatan yang lebih segar.
Ketiga, konfigurasi elit lama Golkar Gorontalo yang tidak lagi adaptif dengan perubahan sosial-politik terkini menjadi penting untuk disegarkan kembali. Keempat, stok elit Golkar yang akan dimajukan dalam Pilkada baik ke level Gubernur dan Bupati/Walikota harus ditimbang kembali dan jika memungkinkan memberikan kesempatan kepada kader-kader Golkar yang bisa beradaptasi dengan perubahan terkini, juga memberikan kesempatan kepada calon-calon dari luar Golkar untuk bisa berkompetisi secara terbuka dalam meraih tiket Golkar untuk Pilkada.
Kelima, ketokohan Rusli Habibie yang berada di titik kritis mesti diperkuat dengan menyandingkannya bersama elit-elit Golkar yang memiliki kapasitas yang sama atau bahkan lebih dari Rusli sendiri, hal ini demi mempertahankan eksistensi Golkar itu sendiri, apalagi karakter sosiologis masyarakat Gorontalo yang masih cenderung terpola patron-client, sehingga menghadirkan patron-patron baru adalah sebuah kebutuhan organisasi.
Keenam, pembiayaan organisasi partai selama ini yang masih mengandalkan kekuatan finansial personal/kader (termasuk hampir semua partai di Gorontalo), mesti diperkuat dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada elit-elit Golkar untuk bisa berkontribusi secara aktif, tentunya dengan mengesampingkan ego-ego personal “asal bukan dia” atau “torang-torang jo”.
Poin-poin diatas tentunya adalah bagian dari insentif gagasan kepada Golkar agar terus terjaga kesinambungan organisasi hingga bisa sukses di Pilkada nanti, dan bahkan tidak terjebak pada kondisi psikologis kekalahan di Pemilu 2024.
Jika tidak, maka kemorosotan Golkar pada Pemilu 2024 akan terulang lagi pada Pilkada tahun ini. Perlu diingat bahwa hari ini Golkar Gorontalo hanya memiliki satu kepala daerah yang aktif, dan dua wakil kepala daerah. Di legislatif pun, perolehan suara Golkar di tingkat DPRD Provinsi hanya berbeda tipis dengan partai-partai lain seperti Nasdem, PDI P dan PPP. Di Kabupaten/Kota, Golkar tinggal tersisa tiga daerah yang menjadi Ketua DPRD yakni Pohuwato, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, itupun kehilangan kursi wakil di Gorontalo Utara. Komposisi elit Golkar yang mulai terbatas di level pimpinan daerah dan pimpinan legislatif ini harus dijadikan bahan refleksi secara keseluruhan, sehingga frame “The End of Golkar” di Gorontalo tidak menjadi kenyataan.
