GOPOS.ID, GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo memanfaatkan reses masa sidang kedua tahun 2023-2024 dengan menghadirkan langsung pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk sosialisai program pemberian manfaat kepada masyarakat, Senin (22/01/2024).
Sosialisasi yang dilaksanakan pada reses di Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan mitra Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.
“Tujuan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan sosialisasi terkait program-program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat, dengan harapan, melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan program-program yang telah disediakan,” ujar Adnan Entengo.
Dengan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan, Adnan berharap tidak hanya sosialisasi yang dapat diterima masyarakat, tetapi juga upaya dengan ikut serta dalam program asuransi jiwa bagi para pekerja untuk membantu masyarakat dalam menjamin keselamatan kerja.
Pada kesempatan tersebut, Legislator PKS ini juga turut mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat. Sejumlah aspirasi seperti permohonan bantuan dari pelaku UMKM turut diterima.
Meskipun tidak secara langsung terkait dengan tupoksi Komisi III IV DPRD Provinsi Gorontalo, Adnan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Aspirasi bantuan pelaku UMKM sapu lidi tetap kita tampung. Meski tidak dalam tupoksi Komisi IV, tapi karena ini, aspirasi masyarakat kita perjuangkan. Nanti kita lihat program bantuan mana yang bisa masuk atau dicover untuk membantu UMKM penghasil sapu lidi ini, pada dasarnya saya siap perjuangkan,” jelas Adnan.
Pada akhir reses, Adnan Entengo berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
Dengan mendengarkan langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, diharapkan dapat lahir kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. (muhajir/gopos)
