GOPOS.ID, GORONTALO – Momentum hari ulang tahun (HUT) ke-23 Provinsi Gorontalo harus dimanfaatkan dengan melakukan pembenahan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea usai rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka HUT ke-23 Provinsi Gorontalo.
Menurut Adhan, pembenahan perlu dilakukan oleh Pemerintah Gorontalo baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya menyejahterakan rakyatnya.
Politisi senior ini menyebut, awal semangat untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara adalah menyangkut kemiskinan. Harapannya, dengan menjadi daerah otonom, Gorontalo bisa mandiri dan bisa menyejahterakan masyarakatnya.
“Motivasi kita berpisah kn menyangkut persoalan kemiskinan. Tapi dalam perjalanannya justru sampai saat ini kita masih masuk dalam daerah lima besar termiskin di Indonesia,” kata Adhan Dambea.
Adhan mengaku, kemiskinan ini menjadi tanggung jawab yang diemban oleh para pejabat dan politisi dengan harus berkoordinasi dengan kepada daerah supaya bisa mengentaskan kemiskinan Gorontalo.
“Bukan sebaliknya, saya termasuk orang yang mengamati. Justru orang yang kemarin-kemarin biasa saja, setelah menjabat justru jadi kaya,” kata Adhan.
Adhan juga menyoroti beberapa pembangunan infrastruktur Gorontalo yang justru tidak selesai bahkan bermasalah hukum.
“Kalau boleh saya katakan tidak ada yang monumental selama 23 tahun ini dan hampir semua bermasalah hukum proyek, danau limboto, jalan gorr ada masalah. Jadi tidak ada yang diperbuat untuk Provinsi Gorontalo,” kata Adhan.
Adhan juga ikut mengharapkan kepada masyarakat supaya bisa memanfaatkan momen Pemilu 2024 nanti untuk benar-benar menggunakan hak pilih dan memilih para calon pemimpin dengan hati nurani.
“Jangan karena uang Rp100 ribu masyarakat bisa terbuai untuk pilihan yang akan menentukan nasib selama lima tahun lamanya,” kata Adhan menandas. (muhajir/gopos)
