GOPOS.ID, GORONTALO – Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Gorontalo, Moh. Sahrul Lakoro, menilai kinerja Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Ismail Pakaya, sudah maksimal sesuai kewenangan. Karena itu tak ada dasar untuk mendesak Mendagri mencopot Ismail Pakaya.
Penilaian ini disampaikan Moh. Sahrul Lakoro menanggapi pernyataan Ketua Laskar Macam Asia Provinsi Gorontalo, Kamarudin Kasim yang menganggap Ismail Pakaya gagal memimpin Gorontalo.
“Saya baca statment tersebut dan menilai bahwa tidak ada dasar untuk mencopot Pj. Gubernur Gorontalo. Mungkin yang bersangkutan dehidrasi karena kurang minum air perlu dimaklumi sekarang musim kering,” ucap Sahrul Lakoro, Selasa (31/10/2023).
“Statemen ini kurang literasi, mungkin belum membaca asas desentralisasi yang mana asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah. Kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat,” lanjutnya.
Isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Bone Bolango dan Pohuwato baru baru ini menurutnya tidak serta merta menjadi beban Penjagub. Terlebih sampai menilai sebagai bentuk kegagalan sebab tanggung jawab daerah dimulai dari tingkat desa, kecamatan, bupati bahkan unsur TNI dan Polri.
“Kita tidak bisa membebankan dan menyalahkan Pj. Gubernur Gorontalo, kan masih ada Bupati yang seharusnya berwenang dalam daerahnya dan tidak dapat intervensi. Saya lebih menyarankan agar kiranya statemen ini dilayangkan pada bupati atau kepala daerah yang daerahnya kurang kondusif kalau hanya mematokkan pemerintahan ke Gubernur maka lebih baik jangan ada pemilihan Bupati,” tegasnya.
Penjagub Ismail juga dinilai sudah bekerja maksimal sesuai kewenangannya. Sejak kantor Bupati Pohuwato dibakar massa tanggal 21 September 2023, empat jam berikutnya Penjagub sudah berada di lokasi untuk memantau kondisi daerah. Ismail bahkan memilih nginap di Pohuwato dan menggelar rapat bersama Forkopimda dan Pemda setempat keesokan harinya.
Tanggal 25 September 2023 Penjagub menerima tim dari Kemendagri yang diutus Mendagri untuk mencari informasi terkait kerusuhan di Pohuwato. Hari itu juga digelar rapat yang dihadiri semua pemangku kepentingan.
“Tanggal 18 Oktober 2023 sudah ada solusi. Lahan milik penambang yang 2000 proposalnya itu akan disurvei ulang oleh pihak perusahaan dan tim yang sudah dibentuk. Dibilang gagalnya di mana?” imbuh Sahrul.
Sahrul meminta kepada LSM pengkritik agar memahami dulu apa yang menjadi obyek kritikan. Ia minta Kamarudin Kasim belajar terlebih dahulu tentang sistem pemerintahan daerah.
“Saya menyarankan kembali agar yang melayangkan statemen bisa belajar dulu apa itu asas desentralisasi baru mengkritik jangan sampai bikin malu Gorontalo untuk desak ke Mendagri’” tutupnya sambil tersenyum.
