GOPOS.ID, MARISA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau kegiatan pelayangan publik di Kabupaten Pohuwato pasca kericuhan unjuk rasa yang berujung pembakaran kantor Bupati Pohuwato, Kamis (25/9/2023).
Pemantauan dilakukan tim Kemendari yang dipimpin Staf Ahli Kemendagri bidang Kemasyarakatan dan hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong. Selain aktivitas pelayangan di Sekretariat Daerah (Setda) Pohuwato sementara, pemantauan juga ikut dilakukan pada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Tugas utama saya memastikan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Togap usai mengikuti apel kerja di halaman kantor bersama Pemkab Pohuwato, Senin (25/9/2023).
Sementara itu untuk kerugian pasca kericuhan, Togap mengaku masih menunggu perhitungan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Pohuwato. Untuk dalam waktu dekat belum ada alokasi anggaran perbaikan oleh pemerintah pusat.
“Apabila sudah ada rincian kerugian dan perbaikan, nanti kita akan laporkan kepada menteri dalam negeri, kemudian kita akan tunggu arahan dari menteri seperti apa terhadap kerusakan yang terjadi ini,” ungkap Togap.
Pihaknya mengaku untuk sementara bisa membutuhkan fasilitas darurat dari dinas-dinas lain, dengan menyesuaikan kondisi seperti ini. Mungkin hanya satu minggu hanya menggunakan kebutuhan darurat.
“Sudah disampaikan langkah-langkah tentang kerugian fasilitas negara itu, untuk membuat perhitungan yang benar-benar riil. Apakah kerugian mengalami berat atau harus memang mengganti keseluruhan,” tandasnya.(Yusuf/Gopos)
