GOPOS.ID, JEMBER – Muspika Kecamatan Kalisat menegur keras Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menu Makan Bergizi Gratis ditemukan tidak layak konsumsi di salah satu sekolah dasar.
Kasus ini mencuat usai beredarnya video siswa SD Negeri 2 Pelalangan memperlihatkan telur puyuh mentah di dalam kotak makan program MBG.
Menindaklanjuti laporan warga, Camat Kalisat Nuryadi bersama unsur Muspika langsung melakukan inspeksi mendadak ke dapur SPPG setempat.
Dalam pemeriksaan, pengelola dapur mengakui adanya kendala teknis saat proses perebusan telur sehingga sebagian menu tidak matang sempurna.
“Peristiwa itu terjadi Jumat kemarin dan baru viral. Saat kami cek, kepala dapur mengakui ada telur yang tidak matang,” kata Nuryadi, Senin (9/2/2026).
Nuryadi menyayangkan kelalaian tersebut karena menyangkut kesehatan serta keselamatan peserta didik penerima program pemerintah.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak dapur menyatakan telur sudah dimasak, namun prosesnya kurang optimal sehingga hasilnya tidak sempurna.
“Mereka mengaku telur sudah dimasak, tetapi proses perebusannya kurang maksimal hingga ada bagian masih mentah,” katanya.
Menurut Muspika, kondisi tersebut tidak bisa dibenarkan meski disebut sebagai kejadian insidental atau kasuistis.
“Kondisi kasuistis seperti ini tidak boleh dijadikan alasan pembenaran,” tegas Nuryadi.
Selain temuan telur mentah, Muspika juga menemukan pelanggaran prosedur lain dalam pengelolaan dapur SPPG.
“SPPG tidak menyimpan arsip sampel menu lengkap, padahal SOP mewajibkan penyimpanan selama dua kali dua puluh empat jam,” paparnya.
Sampel menu tersebut seharusnya menjadi bagian penting pengawasan apabila terjadi dugaan keracunan atau makanan tidak layak konsumsi.
Dalam pengecekan lanjutan, Muspika memastikan sebagian telur puyuh memang belum matang secara menyeluruh saat disajikan kepada siswa.
Atas temuan itu, Muspika memberikan teguran tertulis dan peringatan lisan kepada pihak SPPG agar lebih teliti.
“SPPG harus menyeimbangkan ketepatan distribusi dengan kualitas dan keamanan pangan, jangan mengejar waktu tapi mengabaikan standar,” tandas Nuryadi. (Kur)
