GOPOS.ID, GORONTALO – Pembahasan pembangunan islamic center kembali bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Senin (10/12/2023). Kali ini pembahasan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ini menyoroti keberadaan yayasan yang mengelola pembangunan islamic center.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti keberadaan yayasan sebagai pengelola pembangunan islamic center saat melaksanakan rapat bersama unsur pemerintah yaitu Asisten III, Kabiro Hukum dan Karo Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas tindak lanjut SK Gubernur Nomor 419/I/XII/2022 tentang pembentukan panitia pembangunan mesjid raya dan islamic center Provinsi Gorontalo.
“Kita komisi I berkesimpulan dalam pembangunan islamic center ini bukan yayasan. Kami menginginkan tetap panitia,” ujar Anggota Komisi I Deprov Gorontalo, Adhan Dambea.
Adhan mengatakan, pembentukan panitia pembangunan islamic center ini telah dikeluarkan sebanyak dua kali melalui SK Gubernur Gorontalo. Yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Menurutnya, gubernur hanya mengeluarkan SK pembentukan panitia saja. Bukan pembentukan yayasan.
“Sehingga ini menjadi ambigu, sebenarnya dalam pembangunan islamic center dilakukan oleh siapa. Apakah yayasan atau panitia. Namun komisi I tetap mengkehendaki agar panitia yang berwenang sesuai dengan SK Gubernur,” ujar Adhan.
Pengakuan yang tidak diberikan oleh komisi I Deprov Gorontalo ini bukan tanpa alasan. Selain sesuai dengan SK Gubernur Gorontalo. Pembangunan islamic center yang tidak dilakukan oleh yayasan dikhawatirkan mendatangkan klaim bahwa islamic center dibangun oleh yayasan tertentu saja.
“Padahal, pembangunan islamic center ini menggunakan dana umat. Yaitu dana dari sumbangan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Yuriko Kamaru, Anggota Komisi I Deprov Gorontalo.
Yuriko menilai, SK Gubernur telah jelas memandatkan pembentukan panitia, bukan yayasan. Meskipun ada narasi dalam SK tersebut yang menyangkut pembentukan badan hukum, bagi komisi I panitia yang telah dibentuk adalah merupakan badan hukum yang kuat.
“Supaya ketika ini dibangun ini menjadi aset rakyat Gorontalo. Bukan milik yayasan tertentu,” ujar Yuriko.
Dalam rapat tersebut, dana yang saat ini terkumpul sebanyak Rp3 Miliar. Komisi I ikut menyoroti peruntukan dana yang terkumpul saat ini hanya untuk agenda seremonial semata.
“Jadi saya meminta Gubernur supaya mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa ini dikelola oleh panitia,” ujarnya. (muhajir/gopos)
