GOPOS.ID, KOTAMOBAGU – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Weny Gaib dan Wakil Wali Kota Rendy Mangkat, Pemerintah Kota Kotamobagu menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Ruang anggaran yang terbatas memaksa pemerintah bekerja lebih selektif dalam menentukan arah kebijakan, tanpa mengurangi target capaian pembangunan.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memilih strategi konsolidasi dan penajaman prioritas. Program yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat dipangkas, sementara kebijakan difokuskan pada sektor pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Langkah efisiensi dilakukan dengan memperketat disiplin belanja dan memperkuat kontrol perencanaan. Setiap kegiatan diuji relevansi serta urgensinya agar anggaran tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti penurunan kualitas layanan publik. Menurutnya, kondisi fiskal justru menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Pemerintah juga mendorong percepatan reformasi birokrasi dengan menuntut aparatur lebih responsif dan adaptif. Inovasi pelayanan publik, digitalisasi sistem kerja, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari agenda pembaruan.
Fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sektor-sektor tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan pelaku usaha terus diperkuat guna memastikan stabilitas serta sinkronisasi kebijakan. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Satu tahun pertama ini menjadi fase ujian kepemimpinan. Meski tekanan fiskal belum sepenuhnya mereda, fondasi pengelolaan anggaran yang lebih disiplin mulai terbentuk. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi bukan penghambat pembangunan, melainkan instrumen untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tajam, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik. (End/Gopos)
