GOPOS.ID, BONEBOL – Bupati Bone Bolango Hamim Pou telah menetapkan status darurat bencana alam di Kabupaten Bone Bolango sejak Jumat (12/6/2020).
Status darurat bencana ini setelah tujuh kecamatan di Bone Bolango disapu banjir bandang. Tujuh kecamatan itu yakni Kecamatan Bone, Suwawa Timur, Suwawa Tengah, Suwawa, Suwawa Selatan, Botupingge dan Kabila.
Akibatnya lebih dari 6.000 jiwa dari 1.200 kepala keluarga (KK) menjadi korban. Namun untuk korban jiwa sampai saat ini dilaporkan belum ada.
Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan bahwa sebagian rumah di tujuh kecamatan itu terendam banjir. Dimana 31 unit diantaranya rusak berat dan ada enam rumah terseret derasnya arus air.
Tidak hanya itu, perkebunan dan Pertanian terendam, tanggul di desa Ilohuuwa jebol serta satu jembatan di desa Molintogupo kecamatan Suwawa Selatan putus.
“Masyarakat harus tetap siaga melihat hujan hari ini masih turun. Kita tidak tahu yang menyusul seperti apa. Lebih baik kita siaga, tetap berada di posko pengungsian. Bagi daerah yang rawan jangan dulu kembali ke rumah. Karena kita tidak ingin ada korban jiwa dari bencana ini,” ucap Hamim Pou kepada gopos.id, Jumat (12/6/2020).
Hamim pun merasa terpukul, sebab jembatan yang menjadi urat nadi utama bagi 60ribu jiwa di Kecamatan Suwawa Selatan putus. Ini akan berdampak bagi kehidupan di Suwawa Selatan.
Tidak hanya itu, dikatakan Hamim disepanjang daerah aliran sungai (DAS), ada lima jembatan yang harus dibangun. Sebab beberapa jembatan lainnya terancam putus dalam kondisi banjir bandang seperti ini.
Baca Juga:Â Update Covid-19 Gorontalo [8/6/2020]: 8 Pasien Sembuh, 5 Positif Baru, Satu di Antaranya Meninggal
“Jembatan Gantung Tinemba tahun lalu runtuh. Kemarin jembatan Molintogupo juga putus. Tersisa tiga jembatan yang berpotensi mengalami hal serupa. Padahal jembatan-jembatan itu merupakan urat nadi ekonomi warga disana,” jelas Hamim.
Jembatan lainnya yang harus mendapat perhatian yakni Seperti jembatan Tulabolo, jembatan Bulodawa, serta rencana pembuatan jembatan di Kabila.
“Untuk itu kami meminta pemerintah pusat, maupun provinsi agar dapat memperhatikan jembatan-jembatan yang menjadi akses masuk dan pusat perekonomian warga disana. Karena ada puluhan ribu warga bergantung dari penghubung itu,” jelas Hamim. (andi/gopos)
