GOPOS.ID, GORONTALO – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersama Organisasi Profesi dan Asosiasi di Bidang Pendidikan Tinggi se-Provinsi Gorontalo bersepakat menolak dan mendesak pembatalan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan (RUU Sisdiknas). Sikap tersebut diambil berdasarkan hasil kajian bahwa RUU Sisdiknas sangat liberal dan akan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia.
Sejalan sikap penolakan RUU Sisdiknas, APTISI dan Asosiasi Profesi Pendidikan Tinggi se-Gorontalo juga bersepakat meliputi:
- Membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) karena dipandang hanya berorientasi bisnis dan komersialisasi.
- Mencabut permendikbud nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena berpotensi adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta merugikan PTS.
- Membubarkan ujian kompetensi (Ukom) yang dilakukan oleh komite dan dikembalikan ke perguruan tinggi masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Merubah tata kelola penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memberikan porsi lebih besar ke perguruan tinggi swasta.
Kesepakatan tersebut ditujukan APTISI dan Organisasi Profesi dan Asosiasi di Bidang Pendidikan Tinggi se-Provinsi Gorontalo ke Presiden RI, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ketua DPR, serta Ketua Komisi X DPR RI.
Sebelumnya, Rabu (21/9/2022), sejumlah Organisasi dan Asosiasi Profesi Pendidikan Tinggi di Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan pengkajian RUU Sisdiknas. Terdiri Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), serta Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).
Adapun materi pengkajian adalah permasalahan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan dosen PTS sebagai konsekuensi perubahan RUU Sisdiknas. Yaitu penghapusan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Ketua APTISI Gorontalo, Dr. Ir. Azis Rachman, ST, MM, IPM, sebagai inisiator dan koordinator kegiatan, menjelaskan pihaknya tak bisa tinggal diam dan membisu melihat kondisi serta permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan tinggi. Kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada PTS dan Dosen PTS.
“Sangat diskriminatif. Oleh karena itu kami akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pengurus Asosiasi Profesi Se-Provinsi Gorontalo untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang di hadapi oleh PTS saat ini,” ujar Azis Rachman.
Azis Rachman menegaskan, terkait kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap PTS dan dosen PTS, maka pengurus APTISI seluruh Indonesia mengambil sikap dan langkah untuk siap berjuang bersama-sama Pengurus Asosiasi Profesi lainnya. Perjuangan tersebut adalah mengembalikan marwah guru dan dosen sebagai seorang profesi yang mulia, dan itu jelas menjadi ruh lahirnya UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen.
“Kalau kita kaji rancangan UU Sisdiknas hari ini, pasal demi pasal, tidak ada lagi pasal yang mengatur tunjangan profesi dosen. Kemudian ruh dari UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang “dilebur” ke Revisi UU Sisdiknas tentang guru dan dosen dihilangkan. Ini berarti Guru/Dosen bukan lagi profesi karena akan diatur oleh UU ketenagakerjaan sama dengan karyawan dan buruh,” urai Azis Rachman menuturkan.
Berangkat dari hasil kajian dan kesepakatan rapat koordinasi, Pengurus Pusat APTISI bersama 34 Pengurus Wilayah seluruh Indonesia sepakat akan melaksanakan unjuk rasa menyampaikan aspirasi pada 27-29 September 2022 yang dilaksanakan di Jakarta dan di seluruh wilayah di Indonesia.
“Kami hari ini akan menentukan masa depan pendidikan di Indonesia,” ujar Azis Rachman menekankan.
Adapun tuntutan PTS seluruh Indonesia yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa adalah:
a). Pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) akibat mahalnya biaya registrasi dan hanya berorientasi pada komersialisasi sehingga sangat memberatkan PTS dan Yayasan,
b). Rancangan Undang-undang Sisdiknas (Draft UU Sisdiknas 22 Agustus 2022) adanya penghapusan pasal tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta; Guru/Dosen bukan lagi profesi dan kedudukannya akan setara dengan Karyawan/Buruh Perusahaan. Guru/Dosen ASN akan kembali diatur dengan UU ASN sedangkan Guru/Dosen PTS akan diatur dengan UU Ketenagkerjaan.
c). Diterbitkannya Permendikbud Ristek No. 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (Jalur Mandiri di PTN) dengan tahapan tanpa batasan yang akan semakin menyulitkan PTS.(hasan/gopos)
