GOPOS.ID, BOTUMOITO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo menegaskan pentingnya pembangunan kependudukan sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2026, berlangsung di Cabana Resort and Resto, Kamis (25/06/2026).
Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, menegaskan pembangunan kependudukan tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata. Menurutnya, kualitas penduduk menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah, sehingga harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
“Seluruh program pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penduduk bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek sekaligus tujuan utama pembangunan itu sendiri,” ujar Lahmuddin.
Lahmuddin menjelaskan berbagai persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga ketahanan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan kondisi dan dinamika kependudukan.
“Penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor. Sehingga tidak ada satu perangkat daerah pun yang dapat bekerja sendiri, dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan saat ini,” jelas Lahmuddin
Dalam kesempatan tersebut, Lahmuddin juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia. Ia menilai bonus demografi dapat menjadi peluang besar untuk mendorong percepatan pembangunan apabila didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika kita mampu menyiapkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, memiliki keterampilan kerja, dan akses terhadap peluang ekonomi,” papar Lahmuddin
Lahmuddin menekankan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus menjadi instrumen strategis, yang mampu mengintegrasikan berbagai isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah dapat lebih tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Kami berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang konkret, dalam memperkuat implementasi pembangunan kependudukan,” tutup Lahmuddin (Yusuf/Gopos)
