GOPOS.ID, GORONTALO – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) gaji 13 dan 14 untuk ASN oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulkifly Nangili.
Anggota komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo itu menyebutkan bahwa peniadaan TPP gaji 13 dan 14 adalah murni kesalahan Pemerintah Daerah yang tidak bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan karena efisiensi. Hal ini karena pembayaran TPP itu bersumber dari APBD sehingga berkurangnya dana transfer dari pusat itu seharusnya tidak berdampak pada TPP.
“Pemotongan anggaran itu bukan alasan kalau PAD bisa dimaksimalkan,” kata Zul.
Lebih jauh, politisi Partai Gerindra itu menjelaskan TPP itu merupakan reward untuk ASN yang sudah bekerja. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya dalam memberikan reward.
Zul juga menambahkan, pemotongan anggaran ini juuga seharisnya dimaknai oleh pemerintah daerah secara positif. Ironisnya, sikap Pemkab Gorontalo justeru memoerlihatkan ketergantungan berlebihan pada pusat, sementara masih banyak sumber pendapatan lain yang belum bisa dimaksimalkan. Zul bilang sudah saatnya pemerintah menunjukan kemandrian ekonomi tanpa bergantung penuh pada pusat.
“APBD Kabupaten Gorontalo itu kalau dimaksimalkan harunya menutupi belanja pegawai. Cuma memang pemerintah saja yang malas bekerja, sehingga solusi dari hal-hal semacam ini adalah pemotongan anggaran belanja,” pungkasnya. (Abin/Gopos)
