GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendukung Inhouse Training (IHT) pada Program Sekolah Penggerak (PSP) untuk meningkatkan serta menguatkan kapasitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pendampingan.
Program Sekolah Penggerak (PSP) sudah diimplementasikan di Kabupaten Pohuwato, perubahan paradigma tersebut untuk memahami program melalui Inhouse Training (IHT), yang dilaksanakan secara luring dimasing-masing satuan pendidikan dalam mempersiapkan pelajaran paradigma baru.
Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, mengaku sangat mendukung kegiatan IHT PSP, karena sangat sejalan dengan program mereka saat ini, apalagi program tersebut berfokus pada pengembangan SDM unggul. Hal itu telah dibuktikan dengan adanya memori of Understanding (MoU), antara pemerintah daerah dengan Kemendikbudristek RI.
“Tentu ini sebagai komitmen kami dalam mendukung IHT PSP. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa mencapai keberhasilan merdeka belajar,” ujar Suharsi, dalam sambutannya di Hotel Golden Sri, Senin (27/06/2022)
Sebagai bentuk perhatian dan dukungan, Pemda Pohuwato siap memberikan bantuan terhadap 13 sekolah berhasil menerapkan IHT PSP. Sehingga sekolah-sekolah lainya bisa menerapkan itu.
“Alhamdulillah 13 sekolah telah masuk dalam IHT PSP, kedepan ini akan lebih banyak lagi sekolah menerapkan pembelajaran seperti ini,” ungkap Suharsi
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Ikbar AT Salam, menjelaskan pada tahun 2022 ini terdapat 13 sekolah di Kabupaten Pohuwato masuk kriteria Program Sekolah Penggerak. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan training berupa peningkatan kompetensi guru, dengan prinsip persamaan persepsi tentang pengelolaan dan manajemen sistem pendidikan.
“Inhouse Training (IHT) diikuti sekolah masuk dalam Program Sekolah Penggerak (PSP), masing-masing terdiri dari 4 Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 6 Sekolah Dasar,3 Sekolah Menengah Pertama (SMP),” jelas Ikbar
Selanjutnya selain menerima bantuan BOS reguler, kata dia, sekolah penggerak ini juga mendapatkan anggaran kinerja dari Kementrian Pendidikan terdiri dari Rp 60 juta untuk TK, Rp 80 juta SD, dan Rp 100 juta bagi SMP.
“Ini yang akan dimanfaatkan agar sekolah bisa lebih bergerak lebih maju, namun ini juga sangat membutuhkan peran pemerintah,” tutup Ikbar.(Yusuf/gopos)
