GOPOS.ID, GORONTALO – Pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (pilkada) di tiga daerah di Provinsi Gorontalo ditantang buat komitmen taat protokol kesehatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menggelar Rakorsus Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Pilkada Serentak, Jumat (11/9/2020).
Rapat yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur itu digelar secara daring.
Kapolda Gorontalo, Danrem 133 Nani Wartabone dan Kabinda mengikuti melalui video conference.
Begitu juga dengan Bupati Pohuwato, Bupati Bone Bolango, Bupati Gorontalo serta unsur KPU dan Bawaslu yang menggelar pilkada.
“Saya punya saran kita buat pernyataan bahwa semua pasangan calon, tim sukses termasuk pimpinan partai politik baik pendukung dan pengusung membuat pernyataan.
Jika terdapat hal-hal yang melanggar aturan termasuk protokol kesehatan siap menerima sanksi yang ada. Bahkan kalau perlu dicoret dari pencalonan,” tutur Rusli.
Komitmen untuk sukses pilkada dan sukses cegah covid-19 ini dianggap penting di saat sekarang.
Terlebih, beberapa waktu lalu nama Gorontalo sempat tercoreng karena viralnya video deklarasi paslon pilkada yang diduga kuat melanggar protokol kesehatan.
Paslon diminta taat terhadap pemeriksaan kesehatan, penggunaan masker, jaga jarak dan tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang berlebihan.
Hal itu diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2020. Ada pula regulasi lain seperti Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
“Para Bupati siap ya? Siap, alhamdulillah. Kejadian kemarin kita ambil hikmahnya.
Kita ubah itu dengan komitmen bersama dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Komitmen bersama pasangan calon, partai politik semua tanda tangan di atas materai. Suratnya kita teruskan ke Bapak Presiden, Mendagri dan lain-lain,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Darda Daraba diminta segera berkoordinasi dengan pemkab tiga daerah untuk merealisasikan komitmen tersebut.
Gubernur dan unsur Forkopimda akan menjadi saksi bagaimana kesungguhan tiap pasangan calon, partai politik dan penyelenggara pemilu mensukseskan tahapan pilkada yang aman sekaligus mencegah penularan virus corona.
Baca Juga: Asyik Selfie, Tiga Pemuda di Blitar Disapu Ombak dan Tenggelam, Satu Orang Belum Ditemukan
Komitmen bersama ini sejalan dengan teguran Mendagri Tito Carnavian kepada para calon petahana yang diduga melanggar protokol kesehatan.
Hingga hari Jumat ini, sedikitnya sudah ada 72 kepala daerah yang kena teguran.
Ancaman dari Mendagri bagi pelanggar protokol kesehatan juga tidak main-main.
Salah satunya menunda proses pelantikan jika pasangan tersebut terpilih. Kemendagri menyiapkan Pejabat Sementara (PJs) yang ditunjuk dari pemerintah pusat. (rls/adm-01/gopos)
