GOPOS.ID, GORONTALO – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Sukril Gobel menerima kunjungan kerja dari pimpinan Kantor Pelayanan, Penasihat, dan Konsultasi Pajak (KPP) Pratama Gorontalo dalam rangka membahas penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta pemenuhan kewajiban perpajakan satuan kerja perangkat daerah (satker) di lingkungan Pemprov Gorontalo.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Gorontalo, Mira Kuswini, didampingi Kepala Seksi Pengawasan dan Account Representative. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Gorontalo dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung pengelolaan anggaran daerah yang tertib dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.
Dalam pembahasan, kedua pihak menyoroti pentingnya percepatan dan ketepatan penyerapan APBD 2026 menjelang akhir tahun anggaran. Sukril Gobel menjelaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan belanja diarahkan pada prioritas pembangunan serta pelayanan dasar masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Penjabaran perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2026 yang berlaku sejak 9 Oktober 2026.
Aspek pemenuhan kewajiban perpajakan juga menjadi perhatian utama, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dan disetor oleh satker terhadap penghasilan pegawai serta pihak lain yang bekerja sama dengan Pemprov Gorontalo. Kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dipandang sebagai bagian dari tata kelola keuangan daerah yang baik, sekaligus mendukung kepastian hukum dan kualitas administrasi perpajakan.
Pihak KPP Pratama Gorontalo memberikan arahan dan pendampingan agar seluruh satker memastikan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan secara akurat, penyetoran dilakukan tepat waktu, serta bukti potong dan SPT Masa disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.Â
Pertemuan ini juga menegaskan komitmen bersama untuk menjaga sinergi antara penyerapan anggaran dan kepatuhan perpajakan. Penyerapan anggaran yang optimal harus tetap didukung oleh administrasi keuangan dan perpajakan yang tertib, sehingga belanja daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. (Putra/Gopos)








