GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo melakukan entry meeting bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo terkait monitoring capaian kinerja Pemerintah Daerah melalui pengelolaan Keuangan Transfer ke Daerah (TKD) yang akuntabel, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan akuntabilitas TKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (19/11/2026).
Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyelaraskan pemahaman, ruang lingkup serta kebutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut pengawasan. Melalui koordinasi yang baik, BPKP dan BKAD diharapkan dapat memastikan pengelolaan TKD berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKAD Provinsi Gorontalo Sukril Gobel menyatakan kesediaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data dan dokumen yang diperlukan, penyampaian informasi yang relevan, serta fasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Pengendali Teknis Bidang APBD BPKP Provinsi Gorontalo, Lusiana Selly Kopong, bersama Kepala BKAD Provinsi Gorontalo Sukril Gobel, menyepakati untuk menjalin koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan. Kesepakatan tersebut juga mencakup pemenuhan kebutuhan data dan informasi atas hal-hal yang diperlukan dalam proses monitoring maupun tindak lanjut hasil pengawasan.
“Keterbukaan data, keterlibatan perangkat daerah, serta komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam mewujudkan pengelolaan TKD yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil”, jelas Sukril.
Dukungan aktif seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Melalui sinergi ini, BPKP Provinsi Gorontalo dan BKAD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengelolaan TKD, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan efektif, serta mendorong penggunaan keuangan daerah yang tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat. (Putra/Gopos)








