GOPOS.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Oleh Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Sementara saat pembelian, Pertalite dibeli dengan harga Pertamax. Akibat praktek curang ini, kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.
Adapun tujuh pejabat Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing:
– RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
– SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional.
– YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
– AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
– MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
– DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.
– GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
“Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” tulis Kejagung dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (25/2/2025).
Pun negara dirugikan mencapai Rp193,7 triliun dengan rincian masing-masing:
– Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun.
– Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
– Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
– Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
– Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Para Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(adm03gopos)
