GOPOS.ID Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran Triwulan III tahun 2022 di aula Kantor Bupati Pohuwato, Kamis (13/10/2022). Rakorev membahas realisasi serapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dana APBN oleh Satker vertikal.
Berdasarkan hasil e-Monep Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Gorontalo untuk serapan anggaran kabupaten/kota, realisasi fisik dan keuangan yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Boalemo. Realisasi fisiknya sebesar 72,96 persen dan keuangan 65,80 persen. Sementara serapan terendah oleh Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) baik fisik maupun keuangan, yang masing-masing hanya sebesar 56,96 persen dan 50,65 persen.
Untuk realisasi fisik tertinggi kedua ditempati Kota Gorontalo sebesar 69,19 persen. Berikutnya Kabupaten Gorontalo 67,86 persen, Pohuwato 66,07 persen, dan Bone Bolango 61,98 persen. Sedangkan untuk realisasi keuangan tertinggi kedua dicapai oleh Pohuwato 59,09 persen dan berturut-turut ada Kota Gorontalo 55,94 persen, Kabupaten Gorontalo 53,98 persen, serta Bone Bolango 52,39 persen.
“Tolong ini menjadi perhatian para bupati dan wali kota. Saya mohon betul serapan anggaran dipacu pada triwulan terakhir dan senantiasa melakukan pemantauan serta pengawasan secara berkala, baik disaat pelaksanaan maupun ketika mengakhiri program kegiatan,” kata Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer.
Pelaksanaan rakorev Triwulan III dihadiri oleh pemerintah kabupaten/kota, satuan kerja vertikal, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. Kabupaten Boalemo dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati, Hendriawan, yang didampingi Asisten II dan Kepala Bagian Pembangunan.
Pohuwato sebagai tuan rumah menghadirkan Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, yang didampingi oleh Asisten II, seluruh pimpinan OPD, dan para camat. Dari Kota Gorontalo hadir Wakil Wali Kota, Ryan Kono, bersama Kepala Bagian Pembangunan bersama dua pejabat fungsional dan tiga orang staf.
Sementara untuk Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara diwakili oleh Asisten II dan Bagian Pembangunan. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango diwakili oleh Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Eksdak.
“Pemerintahan itu harus terintegrasi antara kabupaten/kota, begitu juga harus terintegrasi dengan provinsi karena kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika totalitas sistem ini terbangun, maka saya yakin Gorontalo ke depan semakin maju,” tandas Hamka. (adm-01/gopos)
