GOPOS.ID, GORONTALO – Provinsi Gorontalo menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam penurunan stunting yang diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin, Jum’at (06/10/2023) di Istana Wapres RI.
Penghargaan itu diserahkan pada acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 dimana Provinsi Gorontalo menerima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 Kategori Percepatan Penurunan Stunting sebesar Rp. 5.866.411.000,- yang diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa turut hadir mendampingi Penjabat Sekretaris Daerah pada kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengungkap data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) prevalensi stunting tercatat 21,6% di tahun 2022 turun dari 30,8% tahun 2018. Menurutnya, capaian ini salah capaian bersama, dan jangan terlena oleh capaian itu karena masih ada target yang harus di kejar yaitu prevalensi stunting 14% di tahun 2024.
“Kita insya Allah bisa mencapai 14%, yakin dulu,” ucap Ma’ruf.
Pergantian kepemimpinan di pusat dan daerah pada tahun 2024 diharapkan dapat mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
“Komitmen politik pemimpin akan memastikan mobilisasi sumber daya yang diperlukan juga mendorong koordinasi dilapangan dan implementasi program lebih tepat sasaran. Komitmen politik yang kuat Insya Allah akan semakin mendekatkan pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi termasuk stunting dari bumi Indonesia pada tahun 2030,” imbuhnya.
Ma’ruf berharap kepada Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar mengawal pelaksanaan tahun 2024 sekaligus memastikan penurunan stunting menjadi program prioritas pada transisi pemerintahan.
“Terlepas dari tren penurunan stunting, masih ada intervensi yang harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya, pada Intervensi spesifik misalnya masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu dan perangkat USG di puskesmas sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat,” ujarnya. (Putra/Gopos)
