GOPOS.ID, BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh, menekankan transparansi dan pengoptimalisasian kinerja pelayanan publik.
Ultimatum itu disampaikannya saat memimpin apel perdana pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, yang bertempat di halaman Kantor Bupati Bolmut, Rabu (26/4/2023).
Depri mengapresiasi seluruh PNS, THL dan sangadi/kepala desa, beserta perangkat desa yang hadir dalam pelaksanaan apel perdana.
“Kesiapan dalam bekerja dan mengabdi tidak boleh mengendur. Jangan sampai ada kekosongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah cuti bersama yang cukup panjang,” harap Depri.
Dirinya menyayangkan bila masih ada PNS yang tidak hadir pada apel perdana ini. Karena itu, dalam peningkatan disiplin dan optimalisasi pelayanan publik, diinstruksikan kepada BKPP untuk segera menindaklanjuti dengan membuat laporan kehadiran PNS.
“Sudah saatnya kembali fokus pada tugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Di antaranya beber Bupati Bolmut itu, yakni realisasi APBD yang harus dilakukan pengawasan internal dari pimpinan perangkat daerah untuk percepatan serapan realisasi anggaran dan pelaksanaan program kegiatan strategis guna optimalisasi pelayanan publik.
Pada 30 maret 2023 telah ditandatangani MoU antara Pemkab Bolmut dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah Non ASN.
“Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemda dalam memberikan jaminan terhadap keselamatan kerja bagi pekerja non-ASN,” kata Depri Pontoh.
Diingatkan pula kepada pemerintah desa agar lebih optimal dalam pengelolaan keuangan, serta lebih cepat dalam melakukan penyerapan dana desa.
Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, dirinya mengimbau para sangadi, wajib membuat papan informasi keuangan desa, serta papan informasi di setiap kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengetahui semua program kegiatan yang dilaksanakan.
“Segera melakukan percepatan penyaluran BLT Desa, dengan berpedoman pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, serta lakukan evaluasi kepada seluruh pengurus Bumdes, sehingga peningkatan perputaran keuangan di desa lebih optimal,” tekannya.
