KOTAMOBAGU, GOPOS.ID, – Minimnya akurasi data kembali menjadi sorotan Pemerintah Kota Kotamobagu. Hal itu mencuat saat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemkot Kotamobagu, Adnan Masinae, membuka Focus Group Discussion (FGD) studi kelayakan Sistem Informasi Demografi di Aula Bapelitbangda, Kamis (11/12/2025).
Dalam sambutannya, Adnan menegaskan bahwa ketersediaan data demografi yang akurat merupakan fondasi penyusunan kebijakan di daerah. Ia mengingatkan bahwa setiap kesalahan pada data berpotensi menyeret kebijakan pembangunan ke arah yang keliru.
“Semua pusat data ada di sini. Jika salah mengarahkan, maka seluruh kebijakan ikut salah,” tegas Adnan.
Ia secara terbuka menyoroti persoalan data yang selama ini dinilai tidak kredibel, baik dalam pembahasan APBD maupun program Anak Asuh. Menurutnya, pemerintah kerap hanya mengandalkan angka yang belum tentu benar.
“Kita tidak tahu secara pasti siapa yang berhak, siapa bapak asuh, dan berapa anggarannya. Selama ini kita hanya menyampaikan angka dari data yang tidak valid,” ujarnya.
Adnan juga menyinggung perbedaan signifikan antara data tahun ke tahun yang dinilai menunjukkan lemahnya sistem pendataan daerah.
“Datanya simpang-siur. Tahun 2023 lima ribu, 2024 tiga ribu, 2025 enam ribu. Updating berjalan, tapi kita tidak mengikuti,” lanjutnya.
Lewat FGD tersebut, ia meminta seluruh peserta memberikan masukan konkret untuk memastikan sistem informasi demografi yang dibangun benar-benar mampu menjadi basis kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Dengan database yang kuat, kebijakan yang lahir akan sesuai kebutuhan,” tutupnya.
