BSG Bukan Milik Komisaris dan Direksi, Tapi Milik Rakyat

GOPOS.ID, GORONTALO  — Polemik antara Bank Sulutgo dan pemerintah Gorontalo terus berlanjut. Salah satu komisaris BSG, memberikan tanggapan keras terhadap aksi Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea yang memimpi demo serta mendesak BSG untuk menarik aset pemerintah Kota Gorontalo.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Gerindra Kota Gorontalo, Zulfikar M Tahuru melontarkan bantahan keras atas pernyataan Komisaris Independen Bank SulutGo (BSG), Djafar Alkatiri, yang menyebut aksi Wali Kota Gorontalo di depan kantor BSG sebagai tindakan “memalukan”. Padahal Kota Gorontalo memiliki 2,7 persen saham di BSG. Yang artinya Pemerintah Kota memiliki hak atas kepemilikan BSG.

Ia menilai tuduhan itu tidak hanya keliru, tetapi juga mengungkap ketakutan BSG terhadap transparansi.

Dalam wawancara dengan sejumlah media, Sekretaris Gerindra Kota menyampaikan bahwa serangan terhadap Wali Kota tak ubahnya upaya membalikkan fakta.

Iya mengungkapkan “Yang biasanya marah saat ditanyai itu hanya ada dua tipe: pertama orang yang tidak siap, kedua, orang yang menyembunyikan sesuatu.”

Menurutnya publik perlu mencatat bahwa penolakan terhadap kritik adalah alarm bahaya dalam pengelolaan bank daerah.

“BSG itu Bukan Milik Komisaris, Ini Bank Rakyat”

Zulfikar menekankan bahwa BSG berdiri dari modal publik, bukan modal pribadi siapa pun.

“Setiap rupiah di bank itu adalah uang rakyat yang dititipkan lewat daerah. Jadi sangat aneh kalau pemegang saham justru dilarang bertanya,” kata Sekretaris Gerindra itu.

Ia menegaskan, kritik Wali Kota adalah cara memastikan hak-hak daerah tidak terganggu.
“Sikap BSG yang anti-kritik itu justru yang mencurigakan. Pemerintah daerah berhak menggelar evaluasi kapan saja, di mana saja.”

Zulfikar menilai ungkapan “memalukan” yang dilontarkan Djafar AlKatiri justru berbalik mengenai dirinya sendiri.

“Seorang komisaris melecehkan pemegang sahamnya sendiri? Itu bukan hanya tidak profesional—itu preseden buruk. Jika begini cara berkomunikasi internal, pantas saja Wali Kota dan ASN harus turun tangan,” ujar Zulfikar.

Ia menambahkan bahwa di lembaga keuangan yang sehat, pejabat tinggi tidak akan menyerang pemegang modal secara terbuka.
“Di bank yang sehat, komisaris menjawab dengan data. Di bank yang bermasalah, komisaris akan menjawab dengan emosi.”

“Wali Kota Tidak Sedang Mencari Ribut — Beliau Sedang Menyelamatkan Hak Kota”

Zulfikar menegaskan bahwa Wali Kota turun ke lapangan bukan karena politik, tetapi karena ada potensi gangguan terhadap hak keuangan daerah.

“Kota Gorontalo tidak boleh kehilangan dividen, CSR, atau pemasukan penting lainnya hanya karena pihak bank tidak ingin dikritik,” jelasnya.

Menurutnya, sikap diam sama saja membiarkan kerugian terjadi.
“Kalau pemimpinnya lembek/lombo, daerah yang hancur. Wali kota memilih tegas — dan kami berdiri di belakang beliau.”

Zulfikar menutup dengan menegaskan bahwa bank daerah wajib membuka diri kepada pemegang saham tanpa harus didesak lewat aksi publik.

“Kalau BSG ingin dihormati, hormati dulu rakyat sebagai pemilik modal. Jangan merasa tersinggung ketika ditanyai di publik,” pungkasnya.