GOPOS.ID, JEMBER – Kegiatan bedah buku Babad Alas berlangsung di Jember, menghadirkan diskusi kepemimpinan daerah dan tantangan pemerintahan modern yang dihadapi kepala daerah dalam menjalankan mandat publik.
Acara digelar di aula fakultas ilmu sosial dan politik, mempertemukan akademisi, mahasiswa, serta pejabat daerah untuk merefleksikan dinamika kepemimpinan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Pembicara utama, Bima Arya Sugiarto, hadir sebagai penulis buku sekaligus narasumber pengalaman langsung memimpin pemerintahan daerah dengan kompleksitas tantangan politik dan sosial.
Ia mengisahkan perjalanan panjang sebelum memimpin Kota Bogor, mulai dari proses kontestasi hingga menghadapi realitas birokrasi setelah memenangkan kepercayaan publik.
“Beratnya kampanye itu tidak seujung kuku dibandingkan menjalankan pemerintahan,” ujar Bima Arya di hadapan peserta diskusi.
Ia menilai tantangan terbesar justru muncul setelah menjabat, ketika pemimpin harus berhadapan dengan kepentingan birokrasi, tekanan sosial, serta ekspektasi publik yang terus meningkat.
“Dalam pemerintahan, lawan tidak selalu terlihat jelas, bahkan posisi kawan dan penentang sering berubah,” katanya.
Menurutnya, pengalaman awal memimpin penuh tekanan karena teori politik formal sering tak sepenuhnya menjelaskan dinamika yang terjadi di lapangan.
“Kepemimpinan harus ditopang nilai, strategi, dan konsistensi antara pikiran, ucapan, serta tindakan,” tegasnya.
Ia mengibaratkan kepemimpinannya seperti tokoh Bima dalam kisah pembukaan Alas Amarta, yang menuntut keberanian sekaligus kebijaksanaan agar tidak menimbulkan kerusakan baru.
Selain pengalaman praktis, ia juga menyinggung pengaruh pemikiran Arief Budiman, Soe Hok Gie, dan Nurcholish Madjid terhadap perspektif kepemimpinannya.
“Inklusivitas, keadilan sosial, dan keberpihakan pada kelompok minoritas harus menjadi dasar kebijakan publik,” jelasnya.
Pengalaman kepemimpinannya juga diwarnai sejumlah keputusan strategis, termasuk sikap terbuka terhadap kritik mahasiswa terkait penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ia juga menyinggung polemik rumah ibadah serta penataan investasi hiburan yang dianggap tidak selaras dengan karakter sosial masyarakat setempat.
“Setiap kebijakan harus berpijak pada moral dan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek,” katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Gus Fawait menilai pengalaman kepemimpinan yang dipaparkan menjadi refleksi penting bagi pemerintahan daerah.
Ia menyebut tantangan daerah saat ini memiliki pola serupa, mulai dari keterbatasan fiskal hingga meningkatnya tuntutan pelayanan publik.
“Kami menghadapi kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur, juga persoalan stunting serta kesehatan ibu dan bayi,” ujarnya.
Pemerintah daerah kemudian memprioritaskan reformasi pelayanan publik sebagai langkah awal memperbaiki kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah perluasan akses layanan kesehatan melalui optimalisasi jaminan kesehatan daerah hingga mencapai cakupan layanan menyeluruh.
“Program ini bukan hanya pengobatan gratis, tetapi juga memperkuat keberlanjutan operasional fasilitas kesehatan dan layanan rumah sakit daerah,” jelasnya.
Reformasi juga dilakukan pada layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan ke masyarakat desa melalui kecamatan agar akses menjadi lebih mudah dan cepat.
Forum bedah buku ini akhirnya menjadi ruang refleksi bersama, mempertemukan pengalaman kepemimpinan nasional dan realitas pemerintahan daerah dalam satu diskusi terbuka dan kritis. (Kur)
