GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mulai mendorong perubahan mendasar pada pengelolaan puskesmas agar lebih mandiri dan profesional dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC).
Transformasi itu ditegaskan Bupati Jember Muhammad Fawait saat melakukan evaluasi langsung di Puskesmas Sukorambi, Senin (26/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau kondisi fasilitas, sistem layanan, hingga pola manajemen yang selama ini berjalan di puskesmas.
Ia menilai puskesmas tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menjalankan operasional layanan kesehatan.
“Puskesmas tidak boleh terus bergantung pada APBD,” tegas Muhammad Fawait saat memberikan arahan di hadapan jajaran puskesmas.
Status Badan Layanan Umum Daerah dinilai memberi ruang luas bagi puskesmas untuk mengelola pendapatan secara sah dan berkelanjutan.
Bupati juga menyebut Puskesmas Sukorambi masih belum mencerminkan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ideal bagi masyarakat.
“Kalau puskesmas masih terlihat tidak nyaman, pengap, dan seadanya, itu bukan soal uang,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada cara berpikir dan manajemen pelayanan, bukan semata keterbatasan anggaran. Pembenahan, kata dia, harus dimulai dari hal paling dasar, termasuk tampilan fisik bangunan dan kenyamanan pasien.
“Kamar pasien harus nyaman, bersih, harum, tidak pengap, dan ber-AC,” kata Bupati.
Ia menekankan prinsip pelayanan bahwa fasilitas pasien harus lebih baik dibanding fasilitas yang digunakan pegawai. Dalam arahannya, Gus Fawait membandingkan kinerja puskesmas dengan klinik swasta yang dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kalau klinik bisa melayani dengan cepat dan nyaman, puskesmas tidak boleh kalah,” ujarnya.
Dengan dukungan 71 tenaga kesehatan dan staf, ia menilai Puskesmas Sukorambi memiliki modal sumber daya manusia yang memadai.
Sorotan lain diarahkan pada potensi pembiayaan dari BPJS Kesehatan, khususnya kapitasi dan non kapitasi.
“Sebagai BLUD, puskesmas harus bisa menghidupi dirinya sendiri,” tegasnya.
Ia menyebut potensi sekitar 32 ribu peserta BPJS di wilayah Sukorambi cukup untuk menopang operasional jika dikelola presisi. Untuk menjaga kepesertaan, Bupati mendorong pembentukan tim pemasaran puskesmas agar mampu bersaing sehat dalam sistem UHC.
“Ini bukan komersialisasi layanan publik, tapi soal keberlanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jember Muhamad Zamroni menyatakan siap menindaklanjuti seluruh arahan Bupati secara menyeluruh.
“Kami akan sinkronisasi data BPJS untuk memetakan potensi kapitasi secara akurat,” ujar Zamroni.
Pemkab Jember menargetkan perubahan nyata di Puskesmas Sukorambi mulai terlihat dalam tiga hingga enam bulan ke depan sebagai model reformasi UHC.(kur)
