GOPOS.ID, JAKARTA – Semakin luasnya kampanye maupun sosialisasi para calon melalui jaringan internet, tidak membuat para calon bebas dari temuan. Baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, ada 15 Uniform Resource Locator (URL) dalam pemakaian internet yang melanggar Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016, yang telah diubah menjadi UU No 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.
URL merupakan sebuah cara bagaimana menemukan sebuah lokasi file yang berada di internet, baik berupa situs, gambar, video, program perangkat lunak, ataupun jenis file lainnya yang di-host di server.
“Ada 15 yang melanggar UU Pilkada dan dua melanggar UU ITE,” kata anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2020).
Menurutnya, mengatakan itu terkait kerja Bawaslu dalam pengawasan konten internet.
Dia menegaskan, penetapan itu setelah menganalisis data URL dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang mencapai 87 URL.
Menurutnya data Kemkominfo per 26 Oktober 2020 menyebutkan ada 106 temuan kampanye negatif dalam internet. Kemudian ada 32 isu berita bohong atau hoaks.
Dia menyebut ada 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial yang masuk melalui form A yang telah disiapkan Bawaslu. Kemudian ada 47 iklan kampanye aktif di ad library Facebook.
“Laporan pelanggaran internet melalui website Bawaslu ada lima kasus. Dari lima tersebut, satu kasus melanggar PKPU No 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19,” tegas Fritz.
Sebelumnya, anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemko Tanjungpinang, Kepulauan Riau, untuk mewujudkan pilkada 2020 yang damai, dan tanpa politik uang.
“Kehadiran kampung pengawas ini merupakan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Pilkada tanpa praktik politik uang, sembari mewujudkan pilkada yang bebas hoax, kampanye negatif hingga SARA,” kata Rahmat.
Menurutnya, kehadiran Wali kota dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah bentuk komitmen daerah dalam upaya mewujudkan Pilkada tanpa politik uang. (rls/andi/gopos)
