GOPOS.ID, BOALEMO – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dalam hal melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) melalui aplikasi, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Aplikasi yang akan diimplementasikan adalah sebuah sistem informasi pajak kenderaan bermotor dalam rangka pemantauan penggunaan bahan bakar melalui SPBU.
“Hari Rabu malam saya ketemu salah satu direktur BPH Migas. Mereka menyarankan ada sistem yang akan di buat di daerah-daerah, dan saya langsung minta Gorontalo yang pertama. Yang jelas aplikasi itu bagus sekali. Kita sudah mengarah ke digitalisasi yang lebih modern lagi, sehingga mengurangi SDM yang kita gunakan,” ungkap Rusli saat memberikan arahannya pada rapat bersama pimpinan OPD, Senin (28/3/2022) di Pendopo Villa Kencana, Boalemo.
Lebih lanjut disampaikan, cara kerja aplikasi tersebut adalah berkerja dengan menggunakan web service, untuk berkoneksi dengan aplikasi samsat. Tujuannya untuk mendapatkan informasi data kendaraan bermotor secara real time.
Sehingga operator SPBU mengetahui masa berlaku pajak kendaraan bermotor. Serta pemantaun penggunaan bahan bakar bersubsidi tepat sasaran.
“Contohnya ketika mobil STNK nya belum diperpanjang, dan sudah habis masa berlakunya. Maka pengisian di SPBU itu tidak boleh. Karena otomatis akan eror. Di situ kan akan dipasangkan barcode. Berdasarkan bercode itu langsung eror, karena belum bayar pajak. Dan juga aplikasi itu dilengkapi dengan kapasitas tanki,” jelasnya.
Menurut gubernur, aplikasi ini pula dapat membantu mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Apalikasi ini dilengkapi dengan basic data berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).
Sehingga dapat diatur berdasarkan kebutuhan, seperti mengetahui data masyarakat/ wajib pajak kendaraan bermotor yang kurang mampu. Juga dapat mendeteksi kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi, nama pemilik, jenis, tipe, nomor rangka dan mesin kendaraan bermotor, yang melakukan pengisian bahan bakar berulang di hari yang sama, pada SPBU yang berbeda di Provinsi Gorontalo.
“Ini sudah jelas yang diperbolehkan untuk mengisi dari pada BBM bersubsidi adalah orang betul-betul tidak mampu, karena dia by NIK juga. Intinya aplikasi ini mendeteksi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bersubsidi, tidak sesuai dengan ketentuan. Nanti saya akan undang langsung pihak BPH migas ke Gorontalo menyosialisasikan ini. Saya harapkan walau saya dan pak Idris sudah berakhir, aplikasi ini tetap diterapkan di Gorontalo,” tandasnya. (Adm-01/Adv/Gopos)
