GOPOS.ID, KWANDANG – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gorontalo Utara, Sarce Kandou akhirnya angkat bicara. Itu setelah menyusul adanya aksi mogok kerja dari sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berjumlah 15 orang.
Sarce menjelaskan pada Senin kemarin, dirinya memperoleh informasi dari beberapa staf bahwa ada sebagian PTT yang mogok kerja dan sudah direncanakan sejak beberapa hari sebelumnya.
“Tidak ada informasi sama sekali kalau mereka akan mogok. Karena bagi saya ketika yang mereka tuntut itu adalah hak. Alangkah eloknya, konfirmasi terlebih dahulu sebelum mogok kerja,” kata Sarce di hadapan media, Rabu (15/9/2021) di ruang kerjanya.
Menurut dia, sebagai pimpinan tentu akan melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi atau mencari solusi, agar tidak harus dengan mogok. Namun yang terjadi justru tidak ada informasi dari awal.
“Setelah saya cari tau melalui diskusi bersama rekan-rekan lainnya yang masih bekerja. Ternyata dasar alasan mereka mogok, karena soal gaji,” jelasnya.
Ia menambahkan keterlambatan gaji bukan adanya faktor kesengajaan. Akan tetapi menyangkut persoalan sistem yang menggunakan sistem SIPD.
“Dulu kan kita menggunakan sistem SIMDA. Jadi menyangkut soal gaji kita masih bisa ambil di pos lain. Akan tetapi di sistem SIPD tidak boleh, semua harus menunggu perubahan,” ujarnya.
Di akhir penjelasannya, dalam kurung satu dua hari ini gaji dari PTT yang mogok akan segera dibayarkan. Menunggu proses dari keuangan, sebab dari Disdukcapil sendiri telah memproses segala administrasinya.
“Insya Alah segera diproses di bagian keuangan. Kemungkinan beberapa hari ini bisa di cairkan gajinya,” imbuhnya. (isno/gopos)
