GOPOS.ID, GORONTALO – Air minum merupakan kebutuhan vital setiap orang. Oleh karena itu pengelolaan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus dilakukan secara profesional.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, mengemukakan di era modern saat ini, tuntutan makin kompleks. Salah satunya kebutuhan air minum sebagai dasar hajat hidup orang banyak.
“Kebutuhan air minum harus kita pikirkan bersama. Kita butuh komitmen bersama mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah,” kata Darda Daraba saat membuka Workshop Peningkatan Kinerja PDAM, di Hotel Horison, Kamis (7/11/2019). Provinsi Gorontalo dipilih sebagai pilot project peningkatan kinerja PDAM.
Pemerintah berperan dalam mendorong PDAM dikelola secara profesional. Sehingga melahirkan PDAM yang sehat dan mampu memperluas cakupan pelayanannya.
Oleh karena itu Darda Daraba menekankan beberapa hal terkait peningkatan kinerja PDAM. Yaitu, keharusan tarif PDAM sudah Full Cost Recovery. Kemudian, Pemda wajib menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).
“RISPAM wajib disusun supaya pengambangan SPAM dalam kurun waktu 20 tahun dapat direncanakan secara terencana dan terintegrasi,” tutur Darda Daraba.
Darda berharap dari pelaksanaan workshop akan diperoleh skema meningkatkan kinerja PDAM dan akan menjadi pilot project di Indonesia.
Sementara itu Direktur Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Komedi, menjelaskan hasil evaluasi kinerja BUMD air minum 2019. Dari 374 BUMD air minum, 64 persen belum FCR (Full Cost Recovery).
Menurut Komedi, ada tiga hal yang menjadi penyebab BUMD air minum belum FCR. Yaitu banyaknya BUMD Air Minum yang tidak memenuhi kelayakan usaha. Pengelolaan perusahaan yang belum efisien. Pendapatan yang belum optimal karena implementasi struktur tarif yang belum sesuai dengan kaidah manajemen operasional.
“Terdapat 147 BUMD Air Minum yang pelanggannya kurang dari 10 ribu,” ungkap Komedi.
Peserta workshop berasal dari unsur pemda, BUMD penyelenggara SPAM dan stakeholder lain sejumlah 80 orang.(adv-02/gopos)
